Kolase.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 berpotensi menggerus perekonomian Kalimantan Barat hingga Rp41,91 triliun. Nilai tersebut setara 31,97 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar. Angka ini menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan dampak kerugian ekonomi terbesar kedua secara nasional setelah wilayah Papua.
Temuan tersebut diungkap dalam studi terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan, yang diterbitkan pada 2 November 2026.
Dalam laporan yang disusun Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara itu, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat mencapai 277.127,29 hektare sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut merupakan yang terbesar kedua secara nasional setelah Papua Selatan dengan 319.119,68 hektare.
Besarnya luasan kebakaran tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah. CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi Kalbar mencapai Rp41,91 triliun. Nilai ini menunjukkan bahwa dampak karhutla setara hampir sepertiga dari ukuran perekonomian daerah.
Tidak hanya itu, kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi menghilangkan penerimaan pajak bersih daerah sebesar Rp210,4 miliar.
Ancaman Kesehatan 1,48 Juta Warga
Di balik kerugian ekonomi tersebut, masyarakat Kalimantan Barat juga menghadapi ancaman serius akibat paparan asap karhutla.
CELIOS memperkirakan terdapat 106.014 orang di Kalimantan Barat yang berpotensi mengalami ISPA dalam skenario masyarakat yang terdiagnosis tenaga kesehatan. Total biaya kesehatan untuk kelompok ini diperkirakan mencapai Rp570 miliar, terdiri atas biaya langsung dan tidak langsung.
Namun, angka tersebut meningkat signifikan ketika perhitungan memasukkan masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi belum mendapatkan diagnosis medis.
Dalam skenario diagnosis dan gejala ISPA, jumlah masyarakat yang berpotensi terdampak di Kalimantan Barat mencapai 1.484.193 orang.
Estimasi biaya kesehatan untuk kelompok tersebut mencapai Rp7,96 triliun. Rinciannya, Rp5,94 triliun merupakan biaya kesehatan langsung dan Rp2,02 triliun biaya kesehatan tidak langsung.
Biaya langsung mencakup kebutuhan pengobatan dan pelayanan medis, sedangkan biaya tidak langsung berkaitan dengan hilangnya produktivitas ekonomi akibat masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
CELIOS menjelaskan, tidak semua warga yang mengalami gejala ISPA memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Keterbatasan akses dan biaya pengobatan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus bergejala tidak seluruhnya tercatat sebagai kasus terdiagnosis.
Karena itu, angka tersebut merupakan estimasi potensi dampak berdasarkan pemodelan, bukan jumlah kasus ISPA yang telah terkonfirmasi secara medis.
Kerugian Tidak Hanya Ditanggung Sektor Kehutanan
Secara nasional, CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp340,38 triliun atau 2,69 persen dari PDB Indonesia.
Sebanyak 77,1 persen kerugian tersebut berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu, dengan nilai mencapai Rp262,33 triliun.
Dampaknya kemudian merambat ke berbagai sektor lain, seperti perdagangan, pertambangan, industri pengolahan, jasa keuangan, hingga transportasi dan pergudangan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan hilangnya tutupan hutan. Kebakaran juga mengganggu rantai pasok, aktivitas produksi, pendapatan masyarakat, dan penerimaan pemerintah daerah.
Bagi Kalimantan Barat, besarnya estimasi kerugian ekonomi dan biaya kesehatan tersebut seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah.
Pencegahan kebakaran, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta pemulihan ekosistem tidak boleh hanya menjadi agenda musiman ketika kabut asap mulai menyelimuti permukiman.
Ketika hutan terbakar, yang ikut hangus bukan hanya pepohonan dan keanekaragaman hayati. Perekonomian daerah, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi berikutnya juga ikut dipertaruhkan.*
