Hendrikus Adam: Bencana Banjir itu Konsekuensi Perusakan Alam

Bukan curah hujan yang tinggi, tetapi curah izin beserta praktik ekonomi ekstraktif yang menjadi biang utama bencana banjir

Bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat. Foto: Dok. Walhi Kalbar

Kolase.id – Bencana ekologis banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat saat ini tidak terlepas dari perusakan alam yang berlangsung lama. Bahkan, perilaku perusakan itu terus dilakukan hingga saat ini.

“Curah hujan hanyalah pemicu dari bencana yang kerap melanda tersebut dan tak dapat dikontrol oleh siapapun. Karenanya tidaklah tepat dialamatkan pada hujan biang utama bencana banjir,” kata Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar di Pontianak, Rabu (29/1/2025).

Menurutnya, aktivitas ekstraksi sumber daya alam melalui alih fungsi hutan/lahan maupun tindakan perusakan alam, harusnya bisa dikendalikan dan dicegah melalui kebijakan pemerintah.

“Curah hujan selama ini terkesan kerap dijadikan alibi sebagai penyebab banjir untuk  mengalihkan bahwa sejatinya ada kewajiban pemerintah yang mesti ditunaikan agar alam tidak dirusak” jelas Hendrikus Adam.

Lebih lanjut Adam menjelaskan, justru curah izin beserta praktik ekonomi ekstraktif lainnya atas sumber daya alam yang berlangsung lama seperti era HPH, illegal logging, alih fungsi hutan/lahan untuk perkebunan sawit, izin pertambangan, perkebunan pangan (food estate), penambangan illegal, dan pembukaan lahan yang berlangsung hingga saat ini adalah sumber utama bencana lingkungan tersebut.

“Tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan mengembalikan fungsi alam yang telah dirusak. Menanami 50 hektare lahan untuk mengganti 50 hektar hutan yang ditebangi pada hari yang sama misalnya, tidak akan mengembalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tambah Hendrikus Adam.

Guna merespon situasi yang terjadi, tentu saja untuk jangka pendek penting melakukan evakuasi dan penanganan warga korban banjir. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah wajib menghentikan aktivitas perusakan hutan/lahan sembari melakukan penegakan hukum atas pelanggaran dan pemulihan terhadap sejumlah wilayah kritis di Kalbar secara kontinu.

“Jangan sampai deforestasi dengan membabat hutan dan menggantinya dengan tanaman monokultur sebagaimana diisyaratkan Presiden Prabowo dalam pernyataannya justru diikuti pemerintah di Kalbar. Jika ini yang terjadi, maka lonceng selamat datang bencana akan terus menggema di berbagai penjuru,” ucap Adam.*

Exit mobile version