Kolase.id – Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin meminta Pemerintah Kota Pontianak dapat menyiapkan skema penanganan dampak akibat kabut asap yang kejadiannya bisa terjadi setiap tahun.
Menurut Satarudin, pemkot perlu merumuskan skenario antisipasi, terutama terhadap dampak karhutla yang terjadi di wilayah kabupaten sekitar yang asapnya berpotensi terbawa angin hingga masuk ke Kota Pontianak.
“Jangan kita hanya berpikir karhutlanya terjadi di kabupaten, kemudian Pontianak tidak ada kebakaran berarti tidak terdampak. Kejadian saat ini sudah kita alami dan berdampak banyak bagi kehidupan masyarakat,” kata Satarudin.
Lebih dalam kata dia dampak yang perlu diantisipasi tidak hanya persoalan kabut asap. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah menghadapi potensi meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain ISPA, Satarudin meminta pemerintah memperhatikan persoalan lain yang dapat muncul ketika kondisi lingkungan dan pola aktivitas masyarakat berubah akibat kabut asap, termasuk potensi meningkatnya kasus diare serta gangguan kesehatan lainnya.
“Mulai dari masker, pelayanan puskesmas, rumah sakit, sampai bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat harus disiapkan. Jangan sampai ketika ISPA meningkat baru kita sibuk mencari solusi,” katanya.
Satarudin juga mengingatkan bahwa dampak karhutla dapat merembet ke sektor ekonomi. Jika kabut asap berlangsung cukup lama, mobilitas masyarakat dapat terganggu dan aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan maupun sektor informal berpotensi ikut terkena dampaknya.
“Kalau masyarakat mulai mengurangi aktivitas di luar rumah, tentu ada dampak ekonominya. Pedagang, pelaku UMKM, transportasi, jasa dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya bisa ikut terpengaruh. Jadi ini harus dilihat secara makro, bukan hanya persoalan asap,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Pontianak menyusun langkah penanganan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah terkait. Skenario tersebut, kata dia, harus memuat langkah sebelum, saat dan setelah kabut asap terjadi. Sehingga ketika kejadian ini terjadi di tahun depan, Pontianak semakin siap dan kuat.
“Harus ada skenario yang jelas. Kalau kualitas udara memburuk, apa yang dilakukan Dinas Kesehatan, bagaimana sekolah, bagaimana pelayanan publik, bagaimana perlindungan kelompok rentan, dan bagaimana menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Satarudin menilai koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan pemerintah kabupaten juga penting, mengingat sumber karhutla bisa berada di luar wilayah administrasi Kota Pontianak.
“Pontianak harus siap menerima dampaknya. Karena itu koordinasi dengan daerah sekitar juga harus kuat. Kita tidak ingin ketika asap sudah masuk kota, baru semua pihak bergerak,” katanya.
Ia berharap upaya antisipasi tersebut dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan roda pemerintahan dan perekonomian Kota Pontianak tetap berjalan meski menghadapi tekanan akibat kabut asap.*
