Kolase.id – Bayang-bayang kelam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat tahun 2015 kini kembali menghantui Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan lonjakan drastis angka titik panas (hotspot) yang menembus angka 11.189 titik hanya dalam kurun waktu empat pekan pertama Maret 2026.
Ironisnya, di tengah ancaman fenomena iklim El Niño ekstrem atau yang dijuluki sebagai “Godzilla”, ribuan titik panas justru terkonsentrasi di dalam wilayah konsesi perusahaan besar yang memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan lingkungan.
Korporasi “Langganan” Terbakar Kembali Terdeteksi
Analisis spasial WALHI mengungkapkan bahwa sebanyak 1.351 titik panas teridentifikasi berada di dalam dan sekitar konsesi 15 perusahaan besar yang bergerak di sektor sawit, tambang, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Nama-nama besar seperti PT. Limpah Sejahtera, PT. Meskom Agro Sarimas, hingga raksasa tambang seperti Vale Indonesia Tbk dan Kaltim Prima Coal (KPC) masuk dalam radar pantauan. Sebagian besar dari perusahaan tersebut, termasuk PT. Arara Abadi dan PT. Wira Karya Sakti, disebut sebagai “pemain lama” yang lahannya terus terbakar hampir setiap tahun.
Keberulangan karhutla ini adalah bukti nyata mandegnya perbaikan tata kelola dan tumpulnya penegakan hukum terhadap penjahat lingkungan,” tegas Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, dalam keterangan resminya (31/03).
Benturan Krisis Iklim dan Keterbatasan Anggaran
Situasi tahun 2026 diprediksi akan jauh lebih destruktif. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan fenomena El Nino “Godzilla” akan berbarengan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD). Duet maut fenomena iklim ini berpotensi memperpanjang musim kemarau hingga Oktober 2026.
Di sisi lain, kesiapan finansial pemerintah diragukan. Dana Siap Pakai (DSP) bencana 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp4,63 triliun, dengan pagu anggaran BNPB sebesar Rp491 miliar. Angka ini dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan biaya penanganan karhutla 2019 yang menelan hingga Rp3 triliun.
“Anggaran memang penting untuk penanganan darurat, tapi itu tidak menjawab akar persoalan. Negara tidak bisa terus-menerus mensubsidi kerusakan yang dibuat korporasi. Sekarang saatnya menagih tanggung jawab hukum mereka,” tambah Uli.
Riau dan Kalbar: Episentrum yang Terabaikan
Di tingkat daerah, Provinsi Riau dan Kalimantan Barat kembali menjadi wilayah paling terdampak. Di Riau, titik api mulai mengepung wilayah pesisir timur dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat dan Mendol, yang merupakan ekosistem gambut kritis.
Eko Yunanda, Direktur Eksekutif WALHI Riau, menyoroti kegagalan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Karhutla. Ia mendesak pemerintah untuk berani mencabut izin korporasi yang arealnya terbakar berulang kali.
Kondisi memilukan juga terjadi di Kalimantan Barat, di mana karhutla awal tahun ini telah memakan korban jiwa di Desa Galang Mempawah. Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini, menepis klaim pemerintah yang sering menjadikan cuaca sebagai “kambing hitam”.
“Fenomena El Nino hanyalah pemicu. Penyebab utamanya adalah rusaknya ekosistem gambut akibat kanal-kanal drainase perusahaan yang membuat lahan kering dan mudah terbakar. Ini adalah kejahatan ekologis yang terstruktur,” tutup Sri.
Hingga berita ini diturunkan, WALHI mendesak evaluasi perizinan menyeluruh dan sanksi tegas berupa pencabutan izin bagi korporasi yang gagal menjaga konsesinya dari api.*
