WALHI Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Kalbar, Puluhan Ribu Hektare Konsesi Diduga Terbakar

Total area terbakar di lima konsesi perusahaan di Kayong Utara dan Ketapang mencapai sekitar 47.430 hektare

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini didampingi Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Indra Syahnanda menyampaikan laporan dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhulla) terhadap 11 perusahaan kepada Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (17/11/2026). WALHI mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan kelalaian korporasi dalam pengelolaan areal konsesi yang terbakar. Foto: Dok. WALHI Kalbar

Kolase.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sepanjang 2026 kembali menyeret aktivitas korporasi ke dalam sorotan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melaporkan 11 perusahaan perkebunan sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Laporan tersebut dilayangkan setelah WALHI melakukan investigasi lapangan dan analisis spasial terhadap areal konsesi perusahaan yang diduga mengalami kebakaran. Hasil pemantauan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang menemukan sejumlah titik kebakaran berada di dalam konsesi, termasuk kawasan gambut dan area bernilai konservasi tinggi.

Dari 11 perusahaan yang dilaporkan, lima di antaranya menjadi objek pemantauan langsung di lapangan. Sementara enam perusahaan lainnya diidentifikasi melalui analisis spasial menggunakan citra Sentinel C2 beresolusi 10 meter per piksel dengan skala 1:10.000.

Dalam laporan yang disampaikan pada 17 November 2026 itu, WALHI mengungkapkan bahwa kebakaran di lima konsesi perusahaan yang dipantau mencapai puluhan ribu hektare.

PT Mayawana Persada yang terafiliasi dengan RGE/Tanoto Family, misalnya, tercatat memiliki area terbakar seluas 17.007,84 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 3.272,84 hektare berada di kawasan gambut lindung dan 5.971,98 hektare di gambut budidaya.

Temuan serupa tercatat di konsesi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa yang dikaitkan dengan YIARI. WALHI mencatat area terbakar mencapai 10.672,46 hektare, termasuk 2.614,11 hektare gambut lindung dan 8.004,49 hektare gambut budidaya.

Sementara itu, PT Sinar Karya Mandiri (Palma Agro Lestari) dilaporkan memiliki area terbakar seluas 9.647,7 hektare. Sebanyak 2.312,8 hektare di antaranya berada di gambut lindung dan 7.365,9 hektare di gambut budidaya.

Di konsesi PT Kayung Agro Lestari yang merupakan bagian dari First Resources Group, WALHI mencatat kebakaran seluas 5.204,2 hektare. Api juga dilaporkan menjangkau kawasan konservasi bernilai tinggi atau High Conservation Value (HCV).

Dalam pemantauan di kawasan tersebut, tim WALHI menemukan induk orangutan yang sedang menggendong anaknya dalam kondisi melemah.

Adapun di konsesi PT Jalin Vaneo yang terafiliasi dengan PT Pasifik Agro Sentosa (PAS Agro Group), area terbakar tercatat mencapai 4.898,79 hektare. WALHI juga menemukan kanal-kanal yang mengalami kekeringan total tanpa sekat air.

Di tengah kondisi tersebut, perusahaan disebut masih menjalankan aktivitas panen dan pengangkutan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Gambut rusak, penegakan hukum dipertanyakan

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini menilai kebakaran berulang di kawasan konsesi tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan pemerintah.

Menurut dia, kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan kebakaran kerap hanya menjadi formalitas administratif.

“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” kata Sri.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat Indra Syahnanda mengatakan temuan lapangan menunjukkan perusahaan tidak memiliki kesiapan memadai menghadapi ancaman kebakaran, termasuk dalam kondisi El Nino.

Ia juga menyoroti kecenderungan korporasi yang kerap menyalahkan masyarakat atau menyebut sumber api berasal dari luar konsesi.

“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino,” ujarnya.

Indra mengingatkan bahwa pemegang hak atau izin konsesi memiliki tanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di areal kerjanya.

Selain persoalan pengendalian api, WALHI menilai kerusakan ekosistem gambut, terutama terganggunya fungsi hidrologis akibat kanal yang tidak terkelola, menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Pemerintah diminta memastikan perusahaan melakukan pemulihan gambut agar kebakaran tidak terus berulang.

Desak korporasi hingga pengambil keputusan diusut

WALHI menduga terdapat pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan hukum dalam kasus kebakaran di kawasan konsesi tersebut. Di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

WALHI juga mengaitkan persoalan ini dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Atas dasar itu, WALHI mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan. Penegakan hukum diminta tidak berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri tanggung jawab korporasi dan pimpinan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

WALHI turut meminta penerapan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kepada kepolisian, WALHI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa tingkat kerusakan lingkungan dan memastikan pemulihan fungsi ekologis gambut serta tata air menjadi tanggung jawab perusahaan.

Sementara kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), WALHI meminta evaluasi terhadap izin perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang terbukti lalai hingga lahannya berulang kali terbakar. Sanksi administratif, termasuk pencabutan izin hak guna usaha (HGU), dinilai perlu dipertimbangkan.*

Exit mobile version