Sutarmidji: 800 Kilometer Infrastruktur Jalan Provinsi di Kalbar Hancur

Avatar
Gubernur Kalbar Sutarmidji saat berkunjung ke Kayong Utara melalu jalur darat. Foto: Dok Biro Adpim Setda Kalbar

Kolase.id – Gubernur Sutarmidji membeberkan kondisi terkini infrastruktur jalan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Panjang total jalan Provinsi Kalbar mencapai 1.534 kilometer. Sepanjang 800 kilometer di antaranya sudah hancur.

“Separuh dari panjang total infrastruktur jalan provinsi hancur. Sedangkan biaya pembangunan jalan per kilometer memerlukan dana sebesar Rp7 miliar. Artinya diperlukan dana sebesar Rp5 triliun lebih untuk menjawab kenyataan infrastruktur jalan yang ada,” kata Sutarmidji dalam kunjungan kerjanya ke Kayong Utara, Jumat (4/11/2022).

Menurutnya, APBD Kalbar saja hanya Rp5 triliun lebih, sehingga jatah buat infrastruktur jalan hanya mampu dianggarkan sebesar Rp400 – Rp600 miliar saja per tahunnya.

“Jadi ini bukan perkara mudah. Namun semoga di akhir masa jabatan kami, jalan yang sudah mantap di wilayah Kalbar bisa mencapai 70-80 persen,” harap Sutarmidji.

Kunjungan Gubernur Kalbar ke Kayong Utara dan Ketapang kali ini menggunakan kendaraan roda empat. Rombongan bertolak dari Kota Pontianak pada Kamis pagi menuju Sukadana.

“Saya kemarin dari Pontianak ke sini makan waktu 6 jam 45 menit. Alhamdulillah ketika menuju ke sini, masuk dari simpang 2 hujan lebat.  Saya memang ingin melalui dan melihat kondisi jalan tersebut ketika hujan lebat,” ungkap Sutarmidji.

Gubernur Kalbar juga menyebutkan beberapa program infrastruktur yang dibangun di wilayah tersebut.

“Untuk jalan Siduk-Sukadana tahun depan selesai. Melano-Sukadana ada kerusakan pada spot-spot tertentu, nanti kita selesaikan dengan pemeliharan. Jalan Melano-Teluk Batang juga, kami akan berusaha semaksimal mungkin,” katanya.

Dirinya menjelaskan, tidak mudah untuk segera menyelesaikan semua permasalahan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan wilayah Kalbar yang cukup luas serta APBD yang masih dirasa kurang.

Kunjungan kerja gubernur ke Kayong Utara dan Ketapang ini untuk menyerahkan bantuan sosial guna menekan laju inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *