Kolase.id – Ekosistem mangrove Kalimantan Barat kini berada di titik krusial. Merespons ancaman tersebut, para pemangku kepentingan menggelar rapat penguatan tata kelola kelembagaan pada Kamis (2/4/2026).
Mereka sepakat bahwa sinkronisasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menyelamatkan benteng ekologis pesisir dari kehancuran.
Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kalbar Yunus Sudaryanti mendesak percepatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM). Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 2025, ia memproyeksikan dokumen ini sebagai panduan sistematis untuk mengelola Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM).
“Kehilangan mangrove berarti kehilangan masa depan. Kita harus segera mengesahkan RPPEM untuk menjawab tantangan krisis iklim,” tegas Sudaryanti.
Ia juga membongkar fakta lapangan mengenai maraknya alih fungsi lahan di Desa Sebubus Kecamatan Paloh, Sambas dan aktivitas industri arang di Batu Ampar, Kubu Raya. Menurutnya, fenomena ini menjadi bukti nyata lemahnya tata kelola saat ini yang harus segera diperbaiki.
Aktivasi Peran KKMD dan Kolaborasi Sains
Kepala Seksi Perencanaan dan Konservasi Balai Pengelolaan DAS Kapuas Yeni S.N. Sianturi mewakili Kepala Balai BPDAS Kapuas menyoroti peran Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kalimantan Barat. Meski Perda No. 8 Tahun 2021 telah memayungi lembaga ini, keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi masih menjegal efektivitasnya di lapangan.
Pada tahun 2026, KKMD akan fokus menjembatani data yang selama ini tumpang tindih. Selain itu, akan memperkuat kemampuan seluruh stakeholder, serta memastikan rencana kerja tidak hanya berakhir di atas kertas.
Ketua Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura Apriansyah mengingatkan agar intervensi lapangan tetap berbasis sains.
Ia menegaskan bahwa akademisi berperan untuk memastikan rehabilitasi berjalan tepat sasaran melalui analisis sistem, bukan sekadar kegiatan menanam seremonial.
Belajar dari Keberhasilan Masyarakat Lokal
Koordinator Site Project Kubu Raya, Kalimantan Barat, Blue Forests, Noviansyah Putra membagikan potret sukses penerapan co-management di Kubu Raya. Dengan paradigma local-to-global-to-local, Blue Forests berhasil mengintegrasikan sains dengan kearifan lokal.
Salah satu bukti nyata keberhasilan ini terlihat di Desa Medan Mas. Desa tersebut kini telah mandiri dalam membiayai monitoring dan patroli mangrove melalui alokasi APBDes secara rutin.
Menuju Satu Data Satu Suara
Rapat ini membuahkan kesepakatan penting mengenai integrasi data. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar menekankan bahwa pemerintah harus menyediakan sumber data tunggal melalui Data Analysis Record (DAR) yang dapat diakses publik.
Langkah ini bertujuan menghindari ketimpangan regulasi, terutama saat pembangunan infrastruktur atau izin usaha berbenturan dengan zona konservasi. Melalui penguatan tata kelola multilevel ini, Kalbar optimistis dapat mengubah pengelolaan mangrove yang tadinya sektoral menjadi gerakan kolektif yang inklusif.*
