Kolase.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mencekik warga Kota Pontianak hingga pelosok Kalimantan Barat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah menyulut amarah publik. Warga harus menghadapi antrean panjang di hampir seluruh SPBU, bahkan banyak yang terpaksa pulang dengan tangan kosong akibat stok ludes.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menilai situasi ini sebagai kegagalan serius Pertamina dalam mengelola penjualan dan mengendalikan pasokan. Ia melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya antisipasi dan buruknya tata kelola distribusi BBM di tingkat regional.
Satarudin menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar keterlambatan biasa, melainkan bukti nyata kegagalan manajemen.
“Pertamina gagal mengelola sistem. Mereka membuat masyarakat panik dan membiarkan warga mengantre berjam-jam tanpa kepastian. Ini bukti manajemen penjualan BBM tidak berjalan,” tegas Satarudin di Pontianak, Jumat (20/3/2026).
Ia menyayangkan pihak Pertamina yang gagal memprediksi lonjakan kebutuhan tahunan menjelang Lebaran. Alih-alih memastikan kelancaran, Pertamina justru membiarkan pasokan tersendat dan distribusi tidak merata, yang kemudian membuka celah bagi para spekulan untuk menimbun BBM.
“Setiap tahun masalahnya sama. Ini artinya Pertamina tidak melakukan evaluasi serius. Mereka mengorbankan rakyat demi ketidakbecusan koordinasi,” ujarnya.
Tuntutan mundur bagi pimpinan pertamina
Satarudin juga menyoroti bagaimana lemahnya pengawasan memicu maraknya praktik penimbunan. Ia mendesak pimpinan tertinggi Pertamina di wilayah tersebut untuk mengambil tanggung jawab penuh.
Secara terbuka, Satarudin meminta General Manager Pertamina wilayah Kalimantan Barat menanggalkan jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kekacauan yang terjadi.
“GM Pertamina Kalbar harus mundur jika gagal mengelola distribusi. Pemerintah pusat dan Kementerian BUMN harus segera mengevaluasi kinerja Pertamina daerah, dan Pertamina wajib menormalkan pasokan sebelum Hari Raya tiba,” pintanya.
Krisis ini melumpuhkan aktivitas harian warga, mulai dari pengemudi transportasi umum hingga pelaku usaha mikro yang bergantung pada BBM. Satarudin memperingatkan bahwa rakyat tidak butuh janji manis, melainkan solusi nyata di lapangan.
“Rakyat tidak boleh terus-menerus menghadapi krisis yang sama setiap menjelang Lebaran. Kami menuntut titik balik perbaikan sekarang juga,” pungkasnya.*
