Kolase.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengambil langkah konkret untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya. Ia mengintegrasikan indikator pendidikan dan kesehatan dalam satu rangkaian program strategis yang menyasar langsung masyarakat bawah.
Ria Norsan mendorong penyelenggaraan program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan jenjang SMA. Dalam pelaksanaannya, ia merancang kolaborasi antara SMKN 1 Ketapang dengan sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar yang menyerap banyak tenaga kerja di Ketapang.
“Kita mendidik kembali masyarakat yang sudah bekerja agar minimal bisa menamatkan jenjang SMA. Ini penting karena IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” tegas Norsan saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.
Langkah ini menyasar para pekerja yang selama ini sering terlewat dari intervensi kebijakan. Dengan menggandeng sekolah dan perusahaan, Norsan yakin pemerintah daerah mampu mendongkrak angka rata-rata lama sekolah secara lebih cepat dan terukur.
Saat ini, IPM Kalimantan Barat menyentuh angka 72,09%, sementara Kabupaten Ketapang berada di angka 71%. Norsan mencermati posisi Kalbar yang masih berada di bawah Kalimantan Utara (Kaltara) yang menargetkan angka 74,5.
Demi melampaui capaian tetangga, ia menginstruksikan Kepala Bappeda untuk memasang target tinggi. “Saya minta Kepala Bappeda menargetkan angka 75. Kita harus berupaya semaksimal mungkin agar posisi kita berada di atas Kalimantan Utara,” ujarnya optimis.
Perbaikan Infrastruktur dan Standarisasi Gizi
Selain fokus pada pendidikan, Norsan memprioritaskan renovasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak. Salah satu sasaran utamanya adalah SMAN 1 Ketapang. Ia berencana mengubah tata ruang sekolah tersebut menjadi bentuk “letter O” agar lebih rapi dan fungsional.
“Kondisi fisik sekolah ini memprihatinkan. Kami akan merobohkan bangunan lama yang menyempal di tengah untuk dijadikan halaman,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Norsan juga meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan kualitas menunya memenuhi standar gizi yang baik bagi siswa.
Selain itu, Norsan juga ingin menjamin standarisasi dapur, termasuk ketersediaan IPAL dan akses air bersih.
Ia memberikan peringatan keras terhadap penyedia makanan yang tidak higienis. “Apabila dapur tidak memenuhi standar, boleh kita tutup. Kami tidak ingin ada lagi kasus anak sekolah yang keracunan makanan,” pungkasnya.
Rangkaian program ini menjadi bukti nyata komitmen Ria Norsan dalam mewujudkan visi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang unggul di Kalimantan Barat.*
