Kolase.id – Memperingati Hari Bumi 22 April 2026, gabungan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Rimpang Borneo menggelar aksi solidaritas dan pernyataan sikap tegas terhadap kondisi ekologis Kalbar yang kian kritis. Mengusung tema “Save Our Borneo: Pulihkan Nadi Hijau Kita,” koalisi ini menyoroti buruknya tata kelola sumber daya alam yang memicu bencana ekologis berkepanjangan.
Koalisi yang terdiri dari elemen Mapala se-Kalbar, organisasi masyarakat sipil (CSO), mahasiswa, dan komunitas lingkungan ini menegaskan bahwa banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta abrasi pesisir di Kalimantan Barat merupakan dampak nyata dari model pembangunan eksploitatif.
Marcel, perwakilan Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), menyuarakan keresahan mendalam atas intimidasi yang dialami masyarakat adat.
“Masyarakat adat yang menjaga ruang hidupnya justru harus berhadapan dengan kriminalisasi. Contohnya kasus Ketua Adat Fendi Sesupi di Ketapang melawan PT Mayawana Persada, penolakan masyarakat adat terhadap PT ESR di Kapuas Hulu, hingga ekspansi PT CUT di Sanggau. Ini bukti negara tidak hadir melindungi pelindung hutan,” tegas Marcel.
Senada dengan itu, Indra dari WALHI Kalimantan Barat menilai negara tidak serius dalam melakukan pemulihan.
“Eksploitasi SDA dan perusakan lingkungan masih terus terjadi. Situasi inilah yang memicu bencana ekologis tahunan di Kalbar. Pemerintah telah gagal melakukan pemulihan yang nyata,” ujar Indra.
Ancaman Karhutla dan Kegagalan Kebijakan Iklim
Dari sisi pencegahan bencana, Sola dari Tim Cegah Api (TCA) Greenpeace mengajak masyarakat untuk proaktif mengingat ancaman karhutla yang merusak kesehatan dan masa depan. Ia menekankan pentingnya pelaporan titik api dan penghentian pembakaran lahan secara masif.
Sementara itu, Widya dari XR Pontianak memberikan peringatan keras bahwa Hari Bumi bukan lagi sekadar refleksi, melainkan alarm bahaya krisis iklim.
“Negara abai dan gagal menjalankan tugasnya melalui kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat. Kami menuntut penghentian izin tambang baru dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku deforestasi,” kata Widya.
Dari perspektif generasi muda, Hasbi dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. Melalui kampanye dan aksi nyata, diharapkan nadi hijau Kalimantan Barat dapat kembali pulih.
Tiga Tuntutan Utama Koalisi Rimpang Borneo:
Sebagai bentuk urgensi pada momentum Hari Bumi 2026, Koalisi Rimpang Borneo mendesak Negara untuk:
- Hentikan pemberian izin korporasi (sawit, pertambangan, HTI) yang memicu kerusakan lingkungan berkepanjangan;
- Pulihkan dan restorasi pada ekosistem gambut rentan dan lahan kritis untuk meminimalisasi bencana banjir dan karhutla di Kalbar;
- Stop segala bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan HAM yang menjaga hutan serta ruang hidupnya.
Sebagai bentuk aksi langsung, Koalisi Rimpang Borneo melakukan penanaman 500 bibit pohon mangrove di Desa Kuala Karang. Aksi ini merupakan upaya pemulihan wilayah pesisir yang terdegradasi akibat dampak perubahan iklim dan perlindungan bagi ruang hidup rakyat.*
