Kolase.id – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Barat bak pisau bermata dua. Di satu sisi, deretan megaproyek seperti pelabuhan internasional, hilirisasi bauksit-alumina, hingga infrastruktur energi, dijanjikan bakal mendongkrak ekonomi lokal dan membuka ribuan lapangan kerja. Namun di sisi lain, bayang-bayang kerusakan lingkungan dan hilangnya hak masyarakat adat setempat kian menganga.
Dilema ini memuncak dalam Simposium Jurnalistik bertajuk “BUMN di PSN Kalbar: Antara Akselerasi Ekonomi dan Pertaruhan Keadilan Ekologis”. Agenda yang digagas Yayasan Kolase bersama BEM FMIPA Universitas Tanjungpura (Untan) melalui dukungan Trend Asia ini digelar di Gedung Konferensi, Ruang Theater 1 Untan, Kamis (23/7/2026).
Ketua Yayasan Konservasi Lanskap Semesta (Kolase) Andi Fachrizal menegaskan bahwa Kalbar memang sedang menjadi magnet baru PSN. Meski daya saing daerah diprediksi melonjak, fakta di lapangan menunjukkan cerita yang tak sepenuhnya manis.
“Di lapangan masih terdapat tantangan nyata. Mulai dari perubahan bentang alam, potensi konflik lahan, hingga ancaman terhadap sumber penghidupan warga,” tegas Andi.
Dia menambahkan, di sinilah media dan insan pers memegang peran krusial. Jurnalisme berbasis data dan fakta dibutuhkan untuk menghadirkan narasi yang berimbang, sekaligus menjadi ‘alarm’ bagi pembuat kebijakan agar pembangunan tetap inklusif dan berkelanjutan.
Menanggapi tantangan dan arah pembangunan daerah, Perencana Ahli Madya Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kalbar, Yustian, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyusun langkah strategis untuk menyeimbangkan target pertumbuhan dan kelestarian ekologis.
“Strategi penyelarasan target makro ekonomi dan komitmen ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan daerah, khususnya lewat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RTRW Provinsi. Pendekatan kewilayahan berbasis lima kluster strategis diterapkan untuk mengarahkan potensi tiap daerah secara terukur, mulai dari pengembangan industri hijau dan logistik, ekonomi biru, hingga kawasan konservasi serta jasa lingkungan yang terhubung dengan akses IKN,” paparnya.
Yustian menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas hulu-hilir, fasilitasi Kawasan Industri Terintegrasi Mempawah, serta penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tangguh menjadi pijakan utama untuk mendorong transformasi ekonomi daerah. Langkah-langkah terpadu ini difokuskan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang bertahap hingga rentang 5,49%–8,16% pada tahun 2030, sembari menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Di saat yang sama, akselerasi indikator makro tersebut diselaraskan secara ketat dengan target indikator ekonomi hijau guna memastikan pertumbuhan yang tetap berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah menetapkan komitmen untuk menaikkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hingga mencapai 78,21 poin, menaikkan Indeks Ekonomi Hijau ke angka 63,89, serta menargetkan Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 78% pada tahun 2030,” jelas Yustian.
Dia menambahkan, sinergi kebijakan ini didukung oleh koordinasi tata ruang yang matang, penerapan standar lingkungan pada Proyek Strategis Nasional (PSN), penguatan daya saing SDM lokal, serta alokasi insentif berbasis kinerja. Dengan demikian, Kalimantan Barat menyeimbangkan antara ekspansi industri berdaya saing tinggi dan ketahanan ekologis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” jelas Yustian.
Kendati demikian, skeptisisme diungkapkan Ketua Link-AR Borneo Ahmad Syukri. Menurutnya, “kue” ekonomi dari megaindustri dan hilirisasi PSN belum benar-benar dinikmati oleh masyarakat lingkar proyek.
Berdasarkan temuan lapangan Link-AR Borneo, terdapat sejumlah masalah fundamental yang belum tuntas. Pembebasan tanah warga masih diwarnai ketimpangan penilaian harga di tahap awal. Selain itu, angka investasi raksasa belum sebanding dengan kuota pekerja lokal, yang mayoritas justru masih berstatus outsourcing atau kontrak, serta warga mulai mengeluhkan penurunan kualitas air bersih dan paparan polusi debu di sekitar kawasan proyek.
“Keluhan masyarakat terkait kualitas air dan udara ini harus segera diuji dan diverifikasi secara transparan oleh pihak berwenang,” tegas Ahmad.
Dari sudut pandang jurnalis, mengawal isu PSN tidaklah semudah membalik telapak tangan. Koordinator Simpul SIEJ Kalbar, Maria, mengungkapkan ketatnya tantangan dalam meliput isu lingkungan, terutama saat berhadapan dengan keterbatasan akses narasumber.
“Kami berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat bawah. Namun, menguji kebenaran fakta di lapangan butuh waktu, proses panjang, dan kehati-hatian ekstra,” jelas Maria.
Sementara dari sudut pandang akademisi, dosen Ilmu Kelautan FMIPA Untan Shifa Helena, mengingatkan bahwa pembukaan lahan secara masif akan membawa efek domino yang mematikan jika tak dikelola dengan benar.
“Perubahan lanskap itu saling berkaitan—mulai dari rusaknya fungsi hidrologi air, degradasi kualitas tanah, hingga pencemaran udara. Pada akhirnya, masyarakat jugalah yang menanggung dampaknya,” pungkas Shifa.*
