Kolase.id – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menggelar Lokakarya Kepemimpinan Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Aksi Iklim yang Inklusif dan Berkeadilan Gender pada Senin (3/8/2026) di Hotel Orchardz Gajahmada, Pontianak.
Forum strategis ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam kebijakan serta program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program IN-CLIMATE (Inclusive Climate Action) yang digagas oleh HWDI Pusat bersama HWDI Provinsi Kalimantan Barat, dengan dukungan penuh dari The Asia Foundation (TAF).
Selain itu, HWDI memanfaatkan lokakarya ini sebagai sarana menyebarluaskan Modul Pengembangan Kapasitas Disabilitas Inklusif dalam Aksi Iklim, sebuah panduan yang lahir dari proses kajian, konsultasi, dan pelatihan fasilitator lintas disabilitas.
Urgensi pelibatan penyandang disabilitas dalam aksi iklim
Krisis iklim global memberikan dampak yang lebih berat bagi kelompok rentan, khususnya perempuan penyandang disabilitas. Hambatan fisik, komunikasi, informasi, hingga kendala kelembagaan kerap menyulitkan mereka dalam mengakses sistem peringatan dini, infrastruktur kesiapsiagaan bencana, maupun layanan dasar saat krisis terjadi.
Selama ini, publik kerap menempatkan penyandang disabilitas sekadar sebagai objek atau penerima manfaat. Padahal, mereka memiliki pengalaman hidup, pengetahuan lokal, dan kapasitas penting untuk membangun ketangguhan masyarakat menghadapi perubahan iklim.
“Penyandang disabilitas bukan sekadar kelompok rentan yang menunggu bantuan, melainkan aktor kunci yang memiliki pengetahuan unik dalam menghadapi krisis iklim. Melalui lokakarya ini, kami mendorong komitmen seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan lingkungan dan aksi iklim di Kalimantan Barat benar-benar menerapkan prinsip Leaving No One Behind,” tegas Linda Fardini, Ketua HWDI Kalbar.
Demi menjamin aksesibilitas penuh seluruh peserta, panitia menyediakan dua orang Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan tiga pendamping. Lokakarya ini berfokus pada empat tujuan utama, yaitu memahami konsep disabilitas berbasis HAM dan prinsip inklusi, memahami hubungan erat antara krisis iklim dan ketimpangan gender, mempraktikkan penyediaan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, serta mendorong integrasi perspektif disabilitas ke dalam kebijakan instansi peserta.
Selain pembahasan konsep dan kebijakan, para peserta mengikuti pelatihan intensif mengenai Etika Interaksi dengan Berbagai Ragam Disabilitas dalam Aksi Iklim. Melalui sesi ini, trainer HWDI memberikan panduan konkret mengenai tata cara berinteraksi serta memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas intelektual, netra, fisik, mental, hingga rungu/tuli dalam konteks perencanaan dan tanggap bencana iklim.*
