Skema Perhutanan Sosial Perkuat Perkonomian Rakyat

Keberadaan hutan efektif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca

Avatar
Learning Session Peran Perhutanan Sosial dalam Mitigasi Perubahan Iklim dan Memanfaatkan Peluang Perdagangan Karbon di ajang Green Press Community (GPC) yang berlangsung di Habitare Apart Hotel Rasuna Jakarta, Rabu (8/11/2023). Foto: Dok. SIEJ

Kolase.id – Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-WARSI) Rudy Syaf menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan sektor yang harus digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya, dengan memanfaatkan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan.

“Perhutanan sosial ini harus dilihat sebagai terobosan. Karena masyarakat bisa mengelola hutan dan memperoleh manfaat,” kata Rudy dalam acara “Learning Session: Peran Perhutanan Sosial dalam Mitigasi Perubahan Iklim dan Memanfaatkan Peluang Perdagangan Karbon” di ajang Green Press Community (GPC), yang berlangsung di Habitare Apart Hotel Rasuna, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Beragam produk yang tercipta dari skema Perhutanan Sosial, seperti pelepah pohon pisang, minyak kemiri, dan sebagainya, membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Tak cuma itu, manfaat ekonomi dari perhutanan sosial juga didapat dari sektor pariwisata, misalnya ekowisata mangrove dan wisata alam lainnya yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Perhutanan sosial, kata Rudy, juga berpeluang masuk dalam bursa perdagangan karbon (carbon trading), karena sejauh ini, keberadaan hutan efektif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Hal itu sejalan dengan pernyataan Kasubdit Dukungan Sumber Daya Perubahan Iklim Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wawan Gunawan.

Wawan menyebut, bahwa sektor perhutanan menjadi salah satu sektor yang siap melenggang di bursa karbon, baik dari sisi regulasi maupun peta jalan (roadmap).

Hanya saja, masih terdapat sejumlah kendala bagi sektor kehutanan untuk masuk ke bursa karbon, yakni mulai dari perizinan hingga pendanaan.

Namun ia menyampaikan, bahwa pihaknya di KLHK memastikan akan menyadiakan insentif bagi para pelaku perhutanan sosial untuk bisa berkontribusi dalam bursa karbon tersebut.

“Itu akan diatur dalam perjanjian-perjanjian bersama. Kami memang belum mengatur terkait prosedur, tapi baru sebatas rambu-rambu,” pungkasnya.

Acara GPC, yang berlangsung hingga Kamis (9/11/2023), menghadirkan berbagai learning session, talk show, dan konferensi yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pers, organisasi non-pemerintah, dan mahasiswa.

Pada hari terakhir, SIEJ, sebagai penyelenggara GPC, mengundang tiga Calon Presiden Republik Indonesia — Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto — untuk hadir menyampaikan rencana kerangka kebijakan terkait lingkungan hidup yang mereka siapkan jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *