Kolase.id – Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin memandang, ketiadaan kepala dinas definitif di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata turut memicu kekisruhan Pesona Kulminasi Matahari.
Ia berharap, posisi kadis yang saat ini tengah open bidding dapat menempatkan orang-orang berkompeten di bidang tersebut.
“Polemik soal tarif pada pelaksanaan Pesona Kulminasi, juga ada hubungannya dengan ketiadaan Kadisporapar defenitif. Saat ini Disporapar diisi Plt. Parahnya lagi kadis yang ditempatkan tak paham detail tentang kegiatan Disporapar,” kata Satarudin, Rabu (28/9/2022).
Menurut Satar, penempatan Kadis di setiap dinas jangan dibiarkan berlarut. Sebab kadis merupakan nakhoda di tiap OPD. Jika nakhoda di OPD ditempatkan nakhoda cadangan, pasti akan berpengaruh pada kinerja sebuah OPD.
Soal kebijakan, dan pengambilan keputusan pada tiap kegiatan, sambung Satar sudah pasti akan berjalan lamban. Belum lagi rapat-rapat yang seharusnya butuh tindak lanjut cepat, tak bisa dilakukan karena harus menunggu persetujuan wali kota.
Ego sentris teman-teman di jajaran eselon antarASN, yang menempati posisi Plt dengan kabid juga tak bisa ditutupi. “Sangat terasa. Makanya harus cepat. Posisi kadis itu jangan dibiarkan lama kosong,” tegasnya.
Satar menyarankan wali kota harus segera melakukan regenerasi untuk posisi kadis. Apalagi di 2024 nanti, cukup banyak kadis-kadis yang bakal pensiun. Dari sini, sudah harus dipikirkan. Kader ASN berpotensi harus dimajukan. Semua demi kepentingan Pemkot Pontianak.
Iapun berharap, open bidding yang dilaksanakan di beberapa jabatan eselon II dapat berjalan cepat. Dengan demikian kegiatan-kegiatan serta penyusunan program dan pengalokasian anggaran dapat berjalan dengan cepat dan maksimal. Karena dalam penyusunan sebuah program mesti terencana, tidak sembarangan.
“Ini sudah mendekati akhir tahun.Tentunya kita harus membahas rencana program di tahun depan. Makanya posisi kadis defenitif diperlukan, karena posisinya sentral,” tutupnya.*
