Kolase.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar menyosialisasikan tahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada pemilu kepala daerah se-Kalimantan Barat. Sosialisasi digelar di Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Pontianak, Jumat (2/8/2024).
Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi mengatakan sosialisasi ini bagian dari kewajiban KPU untuk menyampaikan kepada para pihak, khususnya parpol karena mereka yang akan mencalonkan.
Menurut Budi, fase pendaftaran dimulai pada 27-29 Agustus. Rentang waktu 27-21 September, ada proses verifikasi administrasi, proses verifikasi faktual, dan proses tanggapan publik. Jika semua rapih, maka pada 22 September KPU akan menetapkan pasangan calon untuk kemudian dilakukan cabut undi pada tanggal 23 September.
Pasca itu, lanjut Budi, akan ada masa kampanye kurang dari 2 bulan, 25 September – 23 November, 24-26 masa tenang, 27 November adalah hari H pilkada, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. “Karena itu kami melibatkan para pihak untuk menangani perihal kesehatan calon, bebas narapidana, narkoba, termasuk dari pengadilan tata niaga yaitu bebas pailit,” katanya.
Lebih jauh Budi menjelaskan, jumlah TPS sebanyak 10.348 unit. Hanya saja, kondisi itu masih memungkinkan berubah, karena pihaknya sedang mengonsolidasikan mana wilayah yang ketika penetapan DPT sebelumnya, TPS-nya lebih dari 600, kemudian dipecah kembali untuk menentukan jumlah TPS terakhir. Kemungkinan tidak akan lebih dari 2% jumlah penambahan TPS-nya atau dikisaran 10.500-an TPS.
Rektor Universitas PGRI Pontianak Muhamad Firdaus menyampaikan sikap dan dukungannya jika KPU berkenan menghadirkan TPS khusus. “Kami meliburkan kampus supaya semua mahasiswa bisa berpartisipasi untuk mencoblos. Ada hampir 400 ribu pemilih di Kalbar yang tidak bisa memilih. Jadi saya berharap kampus-kampus itu berani meliburkan mahasiswanya. Ini salah satu bentuk dukungan kami bagi penyelenggaraan pilkada,” tutupnya.*
