Kolase.id – Kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat akhirnya digelar. Gerakan yang dimulai sejak Senin, 19 September 2022 itu mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, dan wali kota untuk membahas upaya pengendalian inflasi di Kalbar.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menilai penggunaan 2 persen dana alokasi umum (DAU) merupakan langkah paling efektif dalam upaya pengendalian inflasi di Kalbar.
“Kalau di provinsi ada dua program, yakni operasi pasar murah dan bantuan sosial, kenapa ini dipilih? karena mengendalikan inflasi ini sebetulnya kalau diseriusi tidak begitu sulit, tapi harus rajin berkoordinasi memahami serta memiliki data yang valid,” ujar Sutarmidji.
Sutarmidji mencontohkan seperti kebutuhan beras di Kalbar yang berada di atas 70 persen. Ia pun mengambil langkah untuk memvalidasi ulang data ketersediaan beras.
“Validasi kita lakukan, setelah dibetulkan alhamdulillah beras sudah surplus tidak lagi mendatangkan dari luar. Dampaknya fluktuasi harga beras tidak begitu tajam,” tuturnya.
Setelah mendapatkan data yang benar, Sutarmidji menyebut pemerintah akan memperoleh data kebutuhan pangan di seluruh daerah.
“Data yang benar itu harus tahu mana daerah surplus dan mana yang minus, sehingga pendistribusiannya bisa cepat,” tegasnya.
Tidak hanya kebutuhan beras, Sutarmidji juga berbicara soal kebutuhan gula. Sebab ia mengaku, penanganan inflasi gula di Kalbar termasuk sulit dilakukan karena harus mendatangkan dari luar.
“Gula ini tergantung dari luar sehingga penanganan inflasi itu sulit kecuali kita bisa menjaga stok. Harus sering intervensi, makanya bantuan sembako itu yang perlu gula karena kita tidak bisa memproduksi sendiri,” ungkap Sutarmidji.
Untuk jenis sayuran, orang nomor satu di Kalbar ini menyentil ketersediaan sawi keriting. Menurutnya, sawi keriting merupakan satu di antara jenis sayur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Kalbar.
“Kita lihat jenis kulinernya, di Singkawang mie tiaw pake sawi keriting, bakso pake sawi keriting, Pontianak juga gitu akhirnya sawi keriting harus tersedia. Kalau tidak akan selalu jadi penyumbang inflasi itu untuk daerah pantai,” ucapnya.
Sementara di daerah hulu, kata Sutarmidji, ikan baung juga akan menjadi penyumbang inflasi jika tidak dijaga dengan baik ketersediaannya.
“Kalau daerah hulu, lebih susah lagi seperti ikan baung. Saya berharap daerah surplus itu bisa memperhatikan dan Kalbar ini bisa menjaga kebutuhan pokok yang selama ini mengundang inflasi,” tutup Sutarmidji.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Chusaini menyatakan inflasi di Kalbar pada bulan Agustus kemarin tercatat sebesar 4,69 persen. Dari angka itu 8,39 persen bersumber dari inflasi pangan.
“Tren ini berpotensi berlanjut pascapenyesuaian harga BBM di tengah cuaca ekstrem,” ungkap Agus Chusaini.
Hal ini menurut dia merupakan kondisi yang sangat krusial, sehingga kenaikan inflasi pangan dapat menggerus daya beli dan akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Selain dampak terhadap ekonomi, jika tidak ditangani dengan baik juga akan berdampak pada aspek sosial dan keamanan.
“Melalui GNPIP ini kita dapat bergandengan tangan untuk bersama-sama mengendalikan inflasi,” tutur Agus.
Dalam gerakan ini, pihaknya bersama pemerintah memiliki lima program unggulan untuk dapat menurunkan inflasi pangan dengan mengoptimalisasi harga yang lebih integrasif. Sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi.
“Lima program unggulan ini diharapkan dapat mengakselerasi ketahanan pangan daerah dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi pangan,” jelas Agus.
Ia pun menyatakan, perlu bergotong-royong dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi inflasi saat ini. Termasuk juga melakukan edukasi inflasi dan belanja bijak ke masyarakat.
“Seperti melalui Tim Penggerak PKK yang dapat bersosialisasi ke ibu rumah tangga agar mengetahui apa itu inflasi. Kita tidak dapat bekerja secara standar untuk kondisi saat ini. Seluruh pihak perlu bekerja dengan optimal demi menjaga kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Lima Program Unggulan Perwakilan BI dan Pemprov Kalbar Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Pangan, yakni:
- Pemberian bantuan bibit hortikultura ke berbagai kelompok potensial yakni Gapoktan dan Pesantren.
- Dukungan operasi pasar dan gelar pangan murah.
- Penguatan kerjasama antar daerah (KAD).
- Pemberian alsintan dan saprotan untuk mendukung produktivitas pertanian.
- Penguatan komunikasi, koordinasi, dan edukasi.*
