Kolase.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memicu terjadinya kenaikan harga barang dan jasa (inflasi). Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Perwakilan Bank Indonesia Kalbar mengambil langkah strategis melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan.
Hal itu dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi yang memerintahkan para kepala daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 juga mewajibkan pemerintah daerah memanfaatkan sisa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2 persen untuk penanggulangan dampak inflasi karena kenaikan harga BBM.
“Untuk Pemprov Kalbar 2 persen itu berjumlah Rp 11,7 miliar,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson pada saat konferensi pers bersama Bank Indonesia, Kamis (15/9/2022).
Harisson menyatakan gerakan ini merupakan bagian penting sebagai wujud komitmen dalam memperkuat sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui gerakan inflasi pangan.
“Pemprov memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang akan melaksanakan gerakan pada 19 September 2022 nanti,” ungkap Harisson.
Harisson mengungkapkan hingga saat ini penyumbang inflasi yang menjadi perhatian khusus yakni bersumber dari komoditi pangan yang masih didatangkan dari luar Kalbar.
“Sehingga kami akan melaksanakan program seperti gelar pangan murah dan operasi pasar, serta memfasilitasi BLT BBM dan bantuan subsidi upah,” tukas Harisson.
Kepala Perwakilan BI Kalbar Agus Chusaini menuturkan gerakan pengendalian inflasi ini dilakukan dalam rangka penyusaian harga BBM.
Pihaknya pun telah menghadiri pertemuan nasional untuk memastikan gerakan ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
“Penyesuaian harga ini juga telah mengganggu distribusi dari internasional sehingga berpengaruh ke dalam negeri,” ungkap Agus.
Selain melakukan operasi pasar, BI Perwakilan Kalbar akan memberikan beberapa bantuan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk menjaga kesediaan pangan.
“Kita akan lakukan bersama pemerintah daerah untuk menjaga stok pangan yang akan diproduksi di Kalbar,” tutur Agus.
Selanjutnya, kata Agus, pihaknya juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai inflasi dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih bijak ketika berbelanja.
“Termasuk juga akan mencoba meningkatkan lagi tanaman pekarangan untuk menekan permintaan. Ini upaya yang banyak, semoga bisa menghasilkan hal yang baik dan bisa menekan inflasi yang dialami di seluruh dunia,” tukas Agus.*
