Kolase.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). WALHI Kalimantan Barat mencatat 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.
Kendati demikian, WALHI menegaskan angka tersebut baru mencerminkan kasus yang tercatat di layanan kesehatan, sehingga jumlah warga yang terdampak diperkirakan lebih besar.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini menyampaikan data itu dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua pada Selasa (15/9/2026).
Menurut Sri, wilayah dengan kasus ISPA tertinggi adalah Ketapang, disusul Kubu Raya dan Mempawah. Ia mengatakan wilayah-wilayah tersebut juga menjadi daerah yang terdampak karhutla dan mengalami penurunan kualitas udara.
“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.
WALHI menilai data ISPA yang tersedia belum menggambarkan keseluruhan dampak kesehatan akibat asap karhutla. Sebab, pencatatan hanya mencakup masyarakat yang mengakses layanan kesehatan, sementara warga yang tidak berobat tidak masuk dalam data resmi.
“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.
Selain itu, WALHI menyoroti data ISPA yang belum mengelompokkan pasien berdasarkan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Menurut Sri, kondisi ini membuat dampak karhutla terhadap kelompok paling berisiko belum terlihat secara utuh.
WALHI juga mengkritisi layanan kesehatan selama masa karhutla. Meski pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan, pemantauan WALHI masih menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.
Sri mengatakan kondisi itu terlihat dari data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat yang menunjukkan penurunan jumlah kasus ISPA pada akhir pekan.
“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.
Selain layanan kesehatan, WALHI menilai akses masyarakat terhadap informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) juga masih terbatas. Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu bisa mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.
WALHI mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini ketika kualitas udara mencapai kategori berbahaya, agar masyarakat segera mengurangi aktivitas di luar ruangan.
“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.
WALHI menegaskan penanganan karhutla di Kalimantan Barat tidak cukup berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan maksimal melalui layanan kesehatan yang siaga, pendataan dampak yang lebih lengkap, dan sistem informasi kualitas udara yang mudah diakses seluruh warga.*
