Kolase.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menempatkan kesehatan masyarakat Kalimantan Barat dalam situasi mengkhawatirkan. Inisiatif Solidaritas Publik Anti Asap Karhutla (ISPA) mencatat sekitar 165.747 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat di tengah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan gambut.
Data tersebut menjadi bagian dari seruan darurat yang disampaikan ISPA pada 6 September 2026. Koalisi itu menyebut sekitar 37,9 juta orang di delapan provinsi telah terdampak karhutla dalam kurun satu bulan terakhir hingga 4 September 2026.
ISPA menilai kondisi tersebut tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan lingkungan semata. Krisis asap, menurut koalisi, telah menjadi persoalan kesehatan publik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Dalam seruan yang ditandatangani sejumlah organisasi masyarakat sipil, ISPA menegaskan keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilihat dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan.
Koalisi tersebut menilai negara harus menjadikan perlindungan masyarakat dari paparan asap sebagai ukuran utama keberhasilan penanganan karhutla, termasuk melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ruang aman dari asap, dan mekanisme kompensasi bagi warga terdampak.
Karhutla Meluas, Korban Terus Bertambah
ISPA mengutip data Kementerian Kehutanan yang menunjukkan indikasi luas kebakaran di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 202.010,96 hektare. Angka tersebut disebut meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Koalisi menilai kebakaran yang terus berulang menunjukkan kegagalan dalam mencegah dan menangani karhutla secara efektif.
Menurut ISPA, negara sebenarnya memiliki aparat, anggaran, teknologi, dan kewenangan untuk mencegah serta menangani kebakaran. Namun, kebakaran terus meluas dan masyarakat kembali menjadi kelompok yang paling terdampak.
ISPA juga menyoroti penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Koalisi itu mengingatkan agar masyarakat kecil dan komunitas adat tidak kembali menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, sementara pihak yang memiliki kekuasaan dan keuntungan ekonomi dari penguasaan hutan dan lahan tidak tersentuh secara serius.
Desak Bantuan Internasional
Atas kondisi tersebut, ISPA menyerukan bantuan darurat internasional dari organisasi kemanusiaan, organisasi HAM dan lingkungan, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah negara lain serta jaringan masyarakat sipil internasional.
Bantuan yang diminta mencakup penyediaan layanan medis, obat-obatan, masker, oksigen dan tempat perlindungan dengan udara bersih, terutama bagi kelompok rentan.
Koalisi juga meminta dukungan peralatan, teknologi, pesawat dan tenaga ahli untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut secara cepat.
Selain masyarakat, ISPA menyoroti ancaman terhadap satwa dan ekosistem. Data Mapbiomas Indonesia Fire yang dikutip koalisi tersebut menunjukkan 11.442 hektare habitat spesies ikonik turut terbakar sepanjang Januari hingga Juni 2026.
ISPA menilai situasi tersebut telah menjadi keadaan darurat kemanusiaan dan HAM.
Koalisi menyerukan tindakan segera dari komunitas internasional sebelum dampak kebakaran dan kabut asap kembali menimbulkan korban yang lebih luas.
“Kami tidak ingin masyarakat Indonesia terus dipaksa menghirup asap sementara negara gagal memberikan perlindungan dan pihak yang bertanggung jawab tidak tersentuh hukum,” demikian pernyataan ISPA dalam seruan daruratnya.*
