Kolase.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat dengan tegas menolak calon kepala daerah yang abai lingkungan hidup. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka kepada pimpinan partai politik.
Hal itu mencuat melalui konferensi pers yang dihelat pada Senin (26/8/2024) di Sekretariat Walhi Kalbar. Agenda ini sekaligus menjadi langkah pengawasan Walhi dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalbar yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Walhi menekankan pentingnya komitmen calon kepala daerah terhadap isu lingkungan hidup, mengingat maraknya bencana sosial-ekologis yang terjadi akibat praktik ekonomi ekstraktif berbasis sumber daya alam.
Pasalnya, praktik-praktik ini kerap berkaitan dengan proses politik, sering kali mengesampingkan prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC) demi alasan pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini, menurut Walhi, harus menjadi perhatian serius.
Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Hendrikus Adam menegaskan bahwa komitmen cakada terhadap lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting. Menurutnya, partai politik memiliki peran krusial dalam memastikan para calon yang diusung memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
“Pilkada ini harus memastikan para cakada benar-benar memiliki komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jika tidak, kepada siapa rakyat harus berharap jika mereka terpilih namun tak peduli pada lingkungan hidup, rumah kita bersama?” ujar Hendrikus Adam.
Ia juga menambahkan bahwa cakada yang abai terhadap lingkungan hidup akan membawa dampak buruk bagi keselamatan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, Walhi dengan tegas menolak cakada yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu ini.
“Kami dengan tegas menyatakan penolakan terhadap cakada yang tidak peduli lingkungan hidup dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang. Selain itu, kami akan melakukan penelusuran terhadap visi-misi para kontestan dan mengumumkan hasilnya agar publik mengetahui gagasan mereka terkait lingkungan hidup,” pungkasnya.*
