Kolase.id – Satu lagi program dari The United States Agency for International Development (USAID) Indonesia hadir di Kalimantan Barat. Program itu bernama USAID Konservasi Laut Efektif atau KOLEKTIF.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar Muhammad Munsif menyambut baik kehadiran program yang diusung melalui Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) itu.
Hal itu disampaikan Munsif saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun/FGD Program USAID Kolektif di Kalimantan Barat, Selasa (28/2/ 20230 di Hotel Ibis Pontianak.
FGD juga dihadiri pejabat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, jajaran pemerintah dari Provinsi Kalbar serta kabupaten pesisirnya, juga pemangku kepentingan terkait dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha bahari.
FGD juga dirangkai dengan sosialisasi kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan The United States Agency for International Development (USAID) Indonesia melalui Program USAID Konservasi Laut Efektif atau KOLEKTIF.
Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pihak Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kalimantan Barat mengapresiasi atas pelibatan lokasi yang menjadi wilayah kerja Program USAID Kolektif ini. Khususnya dalam mencapai target nilai EVIKA berkelanjutan, neraca sumber daya stabil, serta peningkatan Indeks Kesehatan Laut.
“Agar pemanfaatan ruang laut dapat optimal, perlu mengacu pada nilai keberlanjutan berupa penetapan kawasan konservasi,” kata Munsif.
Dia menyampaikan, dalam rangka perlindungan ekosistem dan pelestarian spesies, serta mendukung target luasan kawasan konservasi di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kalbar pada 22 September 2020.
“Empat Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil masing-masing di Paloh, Pulau Randayan, Kubu Raya, dan Kendawangan, serta satu Kawasan Konservasi Perairan Kubu Raya-Kayong Utara,” jelas Munsif.
Secara komulatif, sambung Munsif, luas kelima KKPD Kalbar berkisar 644.674 hektare, telah mencakup 20% sebagai zona pemulihan dari total luas wilayah perairan laut Kalbar sejumlah 3.4 juta hektare.
Kontribusi yang merupakan status kawasan konservasi terluas keempat di Indonesia, setelah KKPD Provinsi Papua Barat seluas 2.2 juta hektare, Sulawesi Tengah seluas 1,3 juta hektare, dan Maluku Utara seluas 667. 683 hektare. “Sehingga dukungan KKP bersama program USAID Kolektif yang bekerja di kelautan Kalbar sudah tepat,” jelas Munsif.
Adapun percepatan dalam status kawasan konservasi perairan di Kalbar adalah penetapan Satuan Unit Organisasi Pengelola pada bidang yang menangani kelautan di DKP, sesuai Ketentuan Umum dalam Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Selanjutnya, sebagai strategi pengelolaan kawasan berupa penguatan kelembagaan, telah dibentuk Jejaring Kawasan Konservasi Perairan melalui Deklarasi Kelautan Kalbar pada 27 Maret 2018. Serta pengembangan kemitraan sesuai amanat Permen KP No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
Perjanjian Kemitraan antara DKP Kalbar selaku pihak pengelola pada kelima kawasan konservasi perairan Kalbar bersama para pihak, telah ditandatangani pada 5 Agustus 2020.
Para mitra dimaksud adalah Politeknik Sambas, Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Sebubus, Universitas OSO, Yayasan WeBe Konservasi Ketapang, Yayasan Planet Indonesia, dan Orca Diving Club. Selanjutnya DKP Kalbar akan mengundang para mitra kelautan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan secara legal.*