Kolase.id – Kondisi ekonomi dan isu korupsi terus menjadi duri dalam daging bagi masyarakat Indonesia. Laporan terbaru dari National Kawula17 Survey (NKS) kuartal kedua 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) menunjukkan bahwa isu ekonomi dan korupsi mendominasi prioritas utama masyarakat.
Hal ini sekaligus menjadi pemicu utama menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Temuan tersebut menyajikan gambaran yang tajam mengenai sentimen publik di tengah dinamika kebijakan dan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini.
Ekonomi Tetap Jadi Isu Krusial, Korupsi Menanjak Tajam
Sejak awal tahun, ekonomi konsisten menempati posisi teratas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada Q2 2025, 52% masyarakat menganggap isu ini krusial, walaupun angka ini menurun dibandingkan Q1 2025 (60%). Fokus terhadap isu ekonomi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62%) dibandingkan pulau lainnya.
Di balik angka-angka tersebut, tersembunyi kekhawatiran mendalam. Dua permasalahan paling mendesak yang disorot publik erat kaitannya dengan ekonomi, yaitu meningkatnya pengangguran (49%) dan mahalnya harga bahan pokok (43%).
Kedua isu ini konsisten menempati posisi teratas sejak Q1 2025, mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan terkait isu pengangguran dan bahan pokok dalam beberapa bulan terakhir, bahkan cenderung memburuk di mata publik.
Selain ekonomi, isu korupsi juga mendapatkan kenaikan perhatian dari kuarter sebelumnya. Maraknya praktik korupsi (48%) disorot dan menjadi isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Fenomena ini disinyalir merupakan respons terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.
Transparency International Indonesia menilai temuan ini perlu diwaspadai. Pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka hampir pasti ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.
