Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam arahannya menyampaikan bahwa Rakerda harus mampu merumuskan program kerja konkret serta memperkuat struktur partai.
“Demokrat kini bagian dari pemerintahan. Maka kewajiban kita adalah menyukseskan pemerintahan di semua tingkatan, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol secara rasional dan proporsional. Kritik harus membangun,” tegasnya.
Herman juga mendorong agar struktur partai segera menyesuaikan dengan amanah Kongres 2025, termasuk membentuk badan logistik dan badan saksi hingga ke tingkat paling bawah.
“Mesin partai harus bergerak, tidak boleh hanya aktif lima tahun sekali. Rakyat harus merasakan kehadiran Demokrat secara nyata,” tambahnya.
Senada, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menyebut Rakerda sebagai momentum untuk memantapkan konsolidasi dan memaksimalkan peran Demokrat dalam pemerintahan.
“Kami tidak hanya membawa baju partai, tapi juga membawa program-program strategis pemerintahan. Ini saatnya kader Demokrat menunjukkan peran ganda: sebagai penggerak partai dan pelayan masyarakat melalui pemerintahan,” ujarnya.
Herzaky mencontohkan keterlibatannya turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi petani di Kabupaten Sambas sebagai bagian dari tugas di Kemenko Infrastruktur.
Ia berharap pengalaman ini bisa diperluas melalui sinergi antara kader partai dan lembaga negara.
Rakerda ini turut dihadiri oleh pengurus DPP, pengurus DPD, Ketua dan Sekretaris DPC se-Kalimantan Barat, anggota fraksi DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dari Partai Demokrat.
