Selain dukungan personel dan peralatan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pendanaan.
Dalam rakor tersebut disampaikan dukungan Dana Alokasi Khusus Kementerian Kehutanan sebesar Rp5,5 miliar yang diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dukungan anggaran operasional lainnya akan dikoordinasikan bersama BNPB dan DPR RI untuk memperkuat sarana serta prasarana penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Menguji Efektivitas Strategi Pemerintah
Pengerahan OMC, water bombing dan tambahan armada udara menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya bertumpu pada pemadaman api yang telah muncul.
Strategi pembasahan gambut menjadi salah satu bagian penting karena kebakaran di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Api tidak selalu terlihat di permukaan dan dapat menyisakan bara di bawah tanah.
Karena itu, efektivitas strategi pemerintah akan sangat bergantung pada koordinasi antara operasi udara dan personel di lapangan.
OMC dapat membantu meningkatkan pembasahan apabila kondisi awan memungkinkan. Namun, pemadaman dan pencegahan di darat tetap diperlukan untuk memastikan titik api tidak kembali muncul.
Pemetaan kebutuhan personel hingga tingkat kabupaten dan kecamatan juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kecepatan respons terhadap kebakaran.
Di sisi lain, penegakan hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi jangka panjang. Pemadaman dapat menghentikan api, tetapi pencegahan kebakaran berulang membutuhkan kepatuhan terhadap aturan dan tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya dapat diukur dari jumlah pesawat atau personel yang dikerahkan.
Efektivitasnya akan terlihat dari kemampuan menekan titik api, mencegah kebakaran kembali muncul, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Kombinasi operasi udara, kekuatan darat, pembasahan gambut, penegakan hukum dan edukasi masyarakat menjadi strategi yang kini diuji oleh kondisi di lapangan.*
