Kerusakan kawasan gambut turut menjadi perhatian. Link-AR menyebut pembukaan lahan yang disertai sistem drainase dapat mengeringkan gambut dan membuatnya semakin rentan terbakar saat musim kemarau. Api di lahan gambut juga sulit dipadamkan karena dapat merambat di bawah permukaan.
Petani Kecil Disorot
Link-AR mengkritik penegakan hukum yang dinilai belum berimbang. Organisasi tersebut menyebut banyak petani kecil menjadi sasaran penegakan hukum, sementara perusahaan besar yang wilayah konsesinya memiliki titik panas atau mengalami kebakaran dinilai belum mendapatkan pengawasan dan penindakan yang setara.
Link-AR juga mengkritik rencana pencabutan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi semakin menekan masyarakat adat dan petani kecil tanpa menyelesaikan persoalan utama karhutla.
Atas kondisi tersebut, Link-AR mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan bencana asap 2026 sebagai bencana nasional, membatalkan rencana pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022, serta mengevaluasi dan menindak tegas pemegang konsesi PBPH, HGU dan izin pertambangan yang wilayahnya terbukti menjadi lokasi kebakaran.
Mereka juga meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi petani kecil, memulihkan kawasan gambut yang rusak, serta mengevaluasi tata kelola perizinan kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan di Kalimantan Barat.
Ketua Link-AR Borneo Ahmad Syukri menegaskan, selama ketimpangan penguasaan lahan dan tata kelola sumber daya alam tidak dibenahi, karhutla dan kabut asap akan terus menjadi bencana yang berulang.
“Pertanyaannya bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi apakah pemerintah berani menyentuh akar persoalan yang membuat api terus kembali,” menjadi pesan utama yang disampaikan Link-AR dalam menyikapi krisis karhutla di Kalimantan Barat.*
