Kolase.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar menilai pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan terkait larangan ekspor produk kelapa sawit. Asosiasi berharap keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO dibuka kembali demi kepentingan devisa negara dan penyerapan lapangan kerja.
“Bagi banyak hal larangan ekspor tentu berdampak di mana dari pajak ekspor saja bisa membuat penerimaan devisa negara dari sawit tidak ada. Kemudian dari sisi penyerapan lapangan kerja tentu berkurang,” ujar Ketua Gapki Cabang Kalbar, Purwati Munawir.Dia memaparkan, saat ini luas kebun sawit di Kalbar sudah mencapai 1,9 juta hektare dengan produksi mencapai 4,96 juta ton per tahun.”Untuk kepemilikan kebun sawit perusahaan mencapai 1,17 juta hektare atau 61,39 persen dan sisanya swadaya dengan luas 700 ribu hektare atau 37,09 persen,” katanya.
Masalahnya sebagian besar pelaku usaha sawit di Kalbar merupakan produsen CPO. Jika larangan ekspor berlanjut lebih lama maka kapasitas tangki penyimpanan pabrik terbatas dan akan penuh. Dengan hal itu aktivitas bisa saja berkurang. Dengan begitu bisa berdampak pada tenaga kerja dan lainnya.
“Belum lagi penyerapan buah sawit masyarakat terutama kebun swadaya. Kapasitas tangki pabrik terpenuhi maka perusahaan bisa saja fokus ke kebun sendiri atau plasma,” jelas dia.
Secara umum pihaknya juga memahami dan menghormati kebijakan pemerintah yang ada. Kemudian GAPKI Kalbar secara intens berkomunikasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit sektor hilir agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal.
“Kami juga koordinasi dengan asosiasi petani sawit dalam mengkomunikasikan setiap perkembangan di lapangan serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dan menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah yang dapat mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng, dan kran ekspor sawit dibuka secara normal guna kepentingan perolehan devisa negara,” pungkas dia.*
