Kolase.id – Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sintang melalui dukungan global memperkenalkan Klinik Implementasi Rantai Pasok Berkelanjutan kepada pihak perusahaan.
Kegiatan dalam bentuk workshop orientasi ini dihelat pada Salasa (7/6/2022) di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat. Workshop melibatkan perusahaan-perusahaan di sepanjang rantai pasok komoditas berbasis sumber daya alam di Kabupaten Sintang dan Sanggau.
Para perwakilan perusahaan mendapat pengenalan mengenai Panduan Accountability Framework dan mendiskusikannya. Pada akhirnya panduan tersebut dapat digunakan sebagai referensi bagi perusahaan dalam mencapai rantai pasok berkelanjutan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Muhammad Munsif mengapresiasi kegiatan ini. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki mekanisme evaluasi kinerja perusahaan perkebunan lintas komoditas berupa Penilaian Usaha Perkebunan (PUP),” katanya saat memberikan sambutan dan memberikan materi dalam klinik.
Menurut Munsif, upaya mendorong praktik yang baik melalui klinik ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana menyelaraskan mekanisme PUP dengan indikator untuk sektor swasta yang ada.
“Terkait komoditas kelapa sawit, klinik ini juga selaras dengan arahan kebijakan Kementerian Pertanian, karena beberapa elemen kunci yang ada dalam materi klinik sejalan dengan praktik baik swasta yang didorong oleh Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO),” kata Munsif.
Dia berharap, klinik ini dapat membantu swasta menuju dan mempertahankan sertifikasi. Ini juga akan membantu pemerintah provinsi dan kabupaten untuk dapat mendorong lebih banyak lagi perusahaan yang memiliki sertifikasi ISPO.
Di sisi lain, pengenalan Klinik Implementasi Rantai Pasok Berkelanjutan kepada pihak perusahaan adalah sebuah ikhtiar untuk menjawab tuntutan global. Perusahaan penghasil komoditas perkebunan dan kehutanan wajib menerapkan praktik yang lebih bertanggung jawab. Terutama dari sisi lingkungan dan sosial ke dalam rantai pasokan dan aktivitas produksi mereka.
Upaya ini juga untuk mempertahankan pangsa pasar dalam perdagangan global dan nasional. Pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang terus berupaya meningkatkan kemampuan mereka.
Terutama agar dapat menyelaraskan praktik bisnisnya dengan standar lingkungan dan sosial yang ada, serta agenda keberlanjutan yang juga dimiliki oleh pemerintah daerah di tempat perusahaan tersebut beroperasi.
Di Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sintang mendapat dukungan dari The Accountability Framework initiative (AFi), USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Rainforest Alliance (RA), dan organisasi mitra lainnya untuk mendorong para pelaku usaha dalam memajukan praktik rantai pasok berkelanjutan.
Harapannya, perusahaan-perusahaan hulu dan pemasok mampu mengarusutamakan praktik yang bertanggung jawab dalam rantai pasok dan kegiatan produksi mereka sehingga turut mendukung keberkelanjutan di berbagai aspek, termasuk lingkungan dan sosial.*
