Kolase.id – Link-AR Borneo menggelar workshop “Membangun Sinergi Gerakan Advokasi dan Kampanye untuk Tata Kelola Pertambangan Bauksit yang Berkelanjutan di Kalimantan Barat” di Hotel Neo, Pontianak (17/3/2026).
Puluhan perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan jurnalis hadir untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal praktik pertambangan di wilayah tersebut.
Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Link-AR Borneo Yetno Budi Wibowo menegaskan bahwa sektor bauksit memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.
Namun, ia menyoroti berbagai tantangan serius yang masih membayangi. “Kami mendorong ruang dialog dan kolaborasi agar pengelolaan tambang lebih bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pinta Yetno.
Fasilitator workshop, Ahmad Syukri, mengungkapkan data bahwa Kalimantan Barat menyumbang 57% sumber daya dan 67% cadangan bauksit nasional. Dari total cadangan nasional sebesar 2,8 miliar ton, wilayah ini mencatat sekitar 935 Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tahun 2019.
Kebijakan hilirisasi melalui UU No. 3 Tahun 2020 dan larangan ekspor bijih mentah sejak Juni 2023 memacu pertumbuhan smelter seperti PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Borneo Alumina Indonesia.
Namun, Ahmad Syukri memperingatkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, potensi ekonomi ini justru berisiko memperbesar konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
Dampak ekologis dan sosial
Andi Fachrizal dari Yayasan Kolase memaparkan bahwa eksploitasi skala besar telah memicu kerusakan ekosistem, deforestasi, hingga pengabaian reklamasi.
“Operasional tambang sering memicu konflik lahan dengan masyarakat dan minim dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR),” tegas Andi.
Selain itu, peserta juga menyoroti isu ketenagakerjaan dan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di sekitar wilayah konsesi.
Workshop ini menghasilkan tiga poin kesepahaman untuk memperbaiki tata kelola bauksit meliputi: Pertama, kerja sama antara CSO, jurnalis, dan masyarakat lokal guna memastikan transparansi serta penghormatan hak warga.
Kedua, menginisiasi koalisi untuk agenda pemantauan, riset, dan edukasi publik terkait dampak pertambangan.
Ketiga, mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan distribusi ekonomi yang adil.
Link-AR Borneo meyakini pertambangan dapat menjadi bagian dari pembangunan inklusif jika pengelolaannya berlandaskan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan partisipasi bermakna dari masyarakat.*
