Kolase.id – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat langkah dalam mewujudkan kota yang tangguh menghadapi bencana berbasis air. Sebagai kota delta yang disatukan oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, Pontianak memiliki karakter geografis yang unik sekaligus penuh tantangan.
Topografi yang datar dan elevasi rata-rata hanya berkisar 0,8 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut, kota ini sangat rentan terhadap genangan, terutama ketika hujan ekstrem terjadi bersamaan dengan pasang sungai.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Rida) Bapperida Kota Pontianak Eko Prihandono menegaskan bahwa air bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi bagian dari identitas kota yang harus dikelola secara cerdas dan berkelanjutan. Menurutnya, sejak awal berdiri, Pontianak telah hidup berdampingan dengan air.
“Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjadikan air sebagai bagian dari sistem kota yang adaptif, bukan ancaman yang berulang setiap musim hujan,” ujar Eko Prihandono ketika menjadi narasumber dalam Diskusi Program Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Berdasarkan studi terbaru tentang perkembangan skenario bahaya banjir Kota Pontianak, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kota rawan genangan. Bahkan dalam simulasi 50 tahun mendatang, banjir dengan kedalaman lebih dari 0,5 meter diproyeksikan meningkat hingga 17 persen apabila tidak ada intervensi serius.
Kondisi ini dapat diperparah apabila terjadi penurunan muka tanah, hilangnya lahan resapan akibat ekspansi permukiman, serta fenomena banjir gabungan antara curah hujan tinggi dan pasang sungai.
Eko menekankan bahwa persoalan ini menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah mulai dari pemeliharaan dan normalisasi drainase, operasional pompa dan pintu air, hingga interkoneksi saluran primer, sekunder, dan tersier. Saat ini, total jaringan drainase Kota Pontianak mencapai lebih dari 604 ribu meter yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan dan air pasang.
“Kami juga memanfaatkan pompa banjir dan Bapak Wali Kota menggencarkan kegiatan gotong-royong tiap bulan di enam kecamatan. Ini menjadi bagian dari upaya jangka pendek dan menengah,” ujar Eko Prihandono.
Di sisi lain, pendekatan infrastruktur hijau juga diperkuat melalui perluasan ruang terbuka hijau, restorasi lahan basah dan gambut, serta rencana pengembangan area kota multifungsi yang mampu menampung air saat hujan besar. Ia menyebut bahwa mengembalikan ruang bagi alam menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan kota.
Upaya tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kolaboratif. Pemerintah Kota Pontianak telah menggandeng akademisi, lembaga riset, komunitas, dan sektor swasta dalam menyusun strategi adaptasi iklim. Rencana Aksi Iklim telah disusun, dan isu keberlanjutan dimasukkan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang daerah. Program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota juga difokuskan pada normalisasi saluran dan penguatan kesadaran masyarakat untuk menjaga parit serta tidak membuang sampah sembarangan.
Menurutnya, ketangguhan kota tidak semata diukur dari besar kecilnya proyek infrastruktur, tetapi dari kesadaran kolektif warganya. Pontianak yang dijuluki “Kota Seribu Parit” memiliki sejarah panjang adaptasi terhadap air. Namun perubahan tata ruang dan pertumbuhan penduduk menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis ilmu pengetahuan.
“Air adalah identitas Pontianak. Kita harus memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa hidup aman dan selaras dengan air. Ketangguhan kota bukan hanya soal membangun tanggul atau pompa, tetapi tentang kolaborasi pemerintah dan warga dalam menjaga akses air, kesehatan, dan masa depan kota,” pungkasnya.*
