Kolase.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akhirnya meluncurkan Profil Keanekaragaman Hayati sebagai salah satu mandat Inpres No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.
Mandat kepada pemerintah daerah ini semakin mendesak untuk segera dijalankan mengingat tantangan besar berupa tiga krisis utama (triple planetary crisis) yang dihadapi masyarakat global, yakni krisis perubahan iklim, krisis kerusakan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta krisis polusi dan limbah.
Di tengah krisis global tersebut, Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, Kalbar menyimpan kekayaan flora, fauna, dan ekosistem unik yang tidak hanya menjadi aset lokal, tetapi juga bagian penting dari upaya global untuk menjaga keseimbangan ekosistem dunia.
Hutan hujan tropis yang ada di Kalbar, merupakan rumah bagi spesies endemik seperti orangutan, burung enggang gading, dan tengkawang, berperan sebagai penyerap karbon alami dalam mitigasi perubahan iklim.
Selain itu, ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun menjadi benteng alami yang melindungi dari abrasi, mendukung ketahanan pangan melalui perikanan, sekaligus menyimpan karbon biru (blue carbon) yang signifikan.
Dalam sudut pandang ekonomi, terdapat pula keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kratom, tengkawang, gaharu, ikan semah, ikan arwana dan beberapa jenis bunga yang endemik dan dapat dibudidayakan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Keanekaragaman hayati Kalimantan Barat saat ini menghadapi berbagai ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari kita semua. Kerusakan habitat akibat deforestasi, kerusakan ekosistem gambut dan mangrove, dan pertambahan populasi yang mendorong alih fungsi lahan.
Selain itu, ancaman lainnya adalah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, invasi spesies asing, hingga fenomena budidaya spesies non-lokal, serta kebakaran hutan dan lahan, terus memberikan tekanan besar terhadap ekosistem yang ada.
Ancaman ini tidak hanya mengancam kelestarian flora dan fauna, tetapi juga merusak keseimbangan ekologi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Pj. Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, sebagai bagian dari komunitas global, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan dan krisis global ini.
“Keanekaragaman hayati yang kita miliki adalah kekuatan sekaligus amanah. Dengan melindungi dan mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, Kalimantan Barat dapat menjadi model keberhasilan dalam menjawab tantangan global tersebut,” kata Harisson pada peluncuran Profil Keanekaragaman Hayati dan Pembahasan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (4/12/2024).
Peluncuran Profil Kehati ini juga dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Kalimantan Barat.
Menurutnya, peluncuran Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen kita dalam melestarikan kekayaan hayati, sekaligus mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada masa depan.
“Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati yang kita luncurkan dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) yang sedang disusun ini sangat penting. Saya mengarahkan agar kedua dokumen ini dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya,” tambah Harisson.
RIP Kehati, sambungnya, harus menjadi dasar bagi perencanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen rencana strategis perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan pembangunan kita akan selalu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian ekosistem, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dalam arahan pada sesi diskusi peluncuran profil kehati ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani mengungkapkan bahwa kehadiran Profil Kehati dan RIP Kehati menunjukkan komitmen dan kesiapan Pemprov Kalbar dalam penerapan Indikator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK) sebagai alat ukur pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi.
Penerapan IPK daerah ini didorong oleh pemerintah Indonesia ketika meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) 2025-2045 pada bulan Agustus 2024 lalu.
“Di dalam dokumen IBSAP 2025-2045, terdapat indikator pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sektor utama untuk pembangunan nasional. Terdapat lima faktor dari IPK tersebut yaitu sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan, perairan, sumber daya mineral dan energi, serta kesehatan,” kata Adi Yani.
Melalui penyusunan dokumen Profil Kehati dan RIP Kehati ini, sambung Adi Yani, Kalbar telah menunjukkan sikap kepemimpinan yang konkret dalam mengantisipasi penerapan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah tersebut.*
