Kolase.id – Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam menilai krisis iklim saat ini sudah semakin parah. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi bumi dan seluruh penduduknya.
Yusran menuturkan salah satu yang paling terdampak dari krisis iklim ini ialah nelayan. Menurutnya, sejak beberapa tahun terakhir, dirinya kerap mendengar keluhan dari nelayan soal ketidakpastian penghasilan ketika melaut. Ketidakpastian hasil itu disebabkan oleh berkurangnya tangkapan dan perubahan cuaca yang tidak menentu.
“Krisis iklim sekarang semakin parah dan jangan sampai lebih parah lagi. Nelayan jadi tak bisa melaut karena tak ada kepastian cuaca. Akibatnya, pendapatan mereka jadi tidak menentu,” kata Yusran saat menjadi narasumber pada Talkshow Memperingati Satu Tahun Kolase.id di Cafe Bumi Gemawan Pontianak, Sabtu (11/3/2023) malam.
Yusran mengatakan, penderitaan para nelayan ini semakin diperparah dengan sulitnya memperoleh BBM subsidi. Pasalnya, nelayan kesulitan mengakses administrasi kenelayanan yang menjadi syarat mendapatkan BBM subsidi. Karena hasil tangkapan yang tidak pasti akibat dampak perubahan iklim dan sulitnya mengakses BBM subsidi ini, kebanyakan nelayan pun dikatakan Yusran terpaksa mencari kerja tambahan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yusran menambahkan, guna mengatasi masalah nelayan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di setiap kecamatan agar para nelayan bisa memiliki dokumen dasar. Dokumen tersebut selanjutnya dapat digunakan nelayan untuk mengurus kelengkapan persyaratan memperoleh BBM subsidi.
“Semakin lengkap penderitaan nelayan kita karena untuk mendapatkan BBM subsidi itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi nelayan. Makanya kita buka gerai di setiap kecamatan supaya nelayan kita bisa lebih mudah mengurus dokumen untuk mendapatkan BBM subsidi,” timpalnya.
Selain soal nasib nelayan, Sekda Yusran dalam kesempatan itu juga angkat bicara mengenai nasib Desa Kuala Karang yang terancam tenggelam akibat abrasi. Akibat abrasi itu, puluhan rumah dan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan menjadi hancur.
Terkait hal itu, Yusran mengatakan bahwa Pemkab Kubu Raya sudah melakukan kajian mendalam. Hasilnya, untuk mengatasi abrasi tersebut, dibutuhkan anggaran senilai Rp1 triliun untuk membangun pemecah ombak di kawasan tersebut.
Yusran mengungkapkan, karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pembangunan pemecah ombak yang bernilai fantastis itu akan diupayakan melalui pemerintah pusat. Sementara terkait upaya jangka pendek untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya akan melakukan relokasi bagi rumah warga yang terdampak.
“Kita sudah lakukan kajian dan pemecah ombak merupakan solusi jangka panjangnya. Dananya besar sekali, yakni sekitar Rp1 triliun. Dengan APBD Rp1,7 triliun, maka tidak mungkin kalau kita yang mengganggarkan. Solusinya kita upayakan pusat yang akan membangunnya,” tutupnya.*
