Kolase.id – Rendahnya kesejahteraan nelayan kecil tak sebanding dengan kontribusi mereka atas ketahanan pangan sektor perikanan. Kini, nelayan harus berhadapan dengan krisis iklim dan pencemaran mikroplastik.
Indonesia tercatat sebagai eksportir ikan tuna terbesar di dunia dengan pasokan 17-22 persen pasokan dunia. Hampir 85 persen produksi ikan tuna nasional sendiri dipasok oleh nelayan kecil (small scale fisher).
Masyarakat dan Perikanan Indonesia menyebutkan kontribusi nelayan kecil yang besar terhadap produksi tuna ini menyisakan ironi. Pasalnya kesejahteraan nelayan kecil tuna justru berbanding terbalik dengan angka kontribusi ini.
“Angka kemiskinan nelayan di daerah penghasil ikan tuna yang besar, yakni Indonesia bagian timur justru tinggi,” kata Arroyan Suwarno, Community Organization Coordinator MDPI dalam diskusi di tengah gelar acara Green Press Community di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2024).
Pada 2019, produksi tuna di Sulawesi Utara tercatat mencapai 56.009 ton, Maluku 51.804 ton, Maluku Utara, 41.591 ton, Gorontalo 28.420 ton, Papua 23.622 ton.
Namun data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 mencatat kemiskinan tinggi di daerah penghasil tuna seperti Papua, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Ketahanan pangan keluarga mereka pun tercatat dalam status rentan. Menurutnya banyak faktor yang menyebabkan keluarga nelayan kecil di daerah tersebut menjadi rentan, yakni pengelolaan keuangan rumah tangga yang belum baik, ketergantungan pada supplier, kesulitan BBM, dan perubahan iklim.
Nelayan kecil juga menjadi pihak paling rentan terimbas krisis iklim. Perubahan suhu perairan memiliki dampak terhadap populasi ikan tangkapan, seperti tuna. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah tangkapan. Risiko kecelakaan akibat cuaca tak menentu juga membuat nelayan harus bertaruh nyawa.
MDPI sendiri memiliki beberapa program untuk membantu nelayan ini dengan pendekatan assessment perizinan melaut, revitalisasi koperasi kelompok dan penguatan, serta mendorong praktik pencarian ikan berkelanjutan.
Fisheries Lead MDPI Putra Satria Timur menyebutkan, salah satu pendampingan yang dilakukan MDPI adalah penggunaan rumpon sesuai regulasi. Rumpon merupakan teknik mencari ikan tuna paling populer.
Hanya saja, teknik yang menggunakan rumpon sebagai sarana untuk menarik ikan berkumpul ini akan merusak populasi dan daya jelajah ikan tuna jika digunakan secara berlebihan.
Saat ini di kawasan timur perairan Indonesia tercatat ada 1.560 rumpon mengambang di laut. Alat-alat ini berada di Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) 713, 714, dan 715 yang meliputi: Laut Banda, Laut Flores, Laut Maluku, Laut Seram, Teluk Bone, dan Teluk Tomini.
“Ada beberapa regulasi yang harus dipatuhi dalam penggunaan rumpon ini. Nah ini yang perlu disosialisasikan dan inventarisir,” ucapnya.
Beberapa poin penting pengelolaan rumpon diantaranya adalah pemilik rumpon harus memiliki kapal, memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), mendaftar KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) melalui sistem OSS Pemerintah.
Selain itu, nelayan skala kecil hanya boleh memiliki maksimal empat rumpon, jarak minimal 10 mil laut, dilengkapi dengan tanda pengenal, dan tidak berada di daerah konservasi, area militer, maupun jalur transportasi, pipa, dan kabel laut.
Bahaya Mikroplastik
Pencemaran mikroplastik juga turut menjadi ancaman bagi nelayan. Jurnalis Kompas TV Glenys Octania yang melakukan investigasi paparan mikroplastik di Perairan Teluk Jakarta menunjukkan berbagai risiko pencemaran ini terhadap manusia.
“Ukuran mikroplastik yang sangat kecil membuat ikan tak akan membedakan mana plankton dan mana mikroplastik. Ketika sudah terkontaminasi maka mikroplastik juga akan sampai ke manusia yang mengonsumsi ikan,” kata dia.
Nelayan yang turut mengonsumsi ikan tangkapannya pun berisiko menanggung dampak penyakit ini. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap ikan hasil tangkapan bakal merugikan nelayan.*
