Kolase.id – Pengurus Himpunan Difabel Muhammadiyah (Hidimu) Kalimantan Barat resmi dilantik pada Sabtu, 6 Desember 2025, dalam acara pengukuhan yang berlangsung di Auditorium lama RRI Pontianak, Jalan Maluku.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Jasra Putra, Sekretaris Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah, ini menandai dimulainya kerja organisasi difabel Muhammadiyah di Kalbar secara lebih terstruktur dan resmi.
Dalam sambutannya, Jasra Putra menegaskan dukungan penuh PP Muhammadiyah terhadap hadirnya Hidimu di tingkat wilayah.
“Kami terus mendukung bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Selamat atas pelantikan ini, semoga Hidimu membawa nilai-nilai kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari dan memberi dampak baik bagi umat,” ujarnya
Dante Rikmalia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, menyampaikan harapan besar agar Hidimu menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Semoga Hidimu menjadi mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota. Kita perlu bersinergi mendengarkan kebutuhan dan harapan teman-teman disabilitas. Secara nasional, penyandang disabilitas masih jauh tertinggal, terutama terkait pendataan dan hak dasar,” ungkap Dante.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Alfian Salam, Asisten III Setda Kalbar, mewakili Gubernur, menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem inklusi di daerah.
“Kita akan memperkuat pendidikan inklusif, mendorong ekonomi kreatif dan kewirausahaan disabilitas, serta memastikan akses kesehatan yang lebih baik. Inklusi adalah hak, bukan belas kasihan. Pemprov Kalbar siap bersinergi dengan Hidimu,” tegasnya.
Sementara itu, Ishak Jumarang, Wakil Ketua PWM Kalimantan Barat, menyampaikan apresiasi sekaligus tantangan bagi Hidimu.
“Sumber daya yang dimiliki para difabel merupakan kelebihan luar biasa, baik bagi mereka sendiri maupun pendampingnya. PWM Kalbar akan terus mendukung program-program Hidimu,” ujarnya.
Ketua Hidimu Kalbar, Said Alqudri, menjelaskan program awal organisasi pascapelantikan.
“Kami akan mulai mendata penyandang disabilitas di seluruh Kalbar sebagai database dasar. Kami juga membantu pemerintah mengimbau teman-teman memutakhirkan data kependudukan di Dukcapil. Program kerja kami menekankan pemberdayaan dan keberlanjutan agar difabel menjadi mandiri,” jelasnya.
Pelantikan ini menjadi langkah awal penguatan gerakan inklusi di Kalimantan Barat, dengan sinergi antara Muhammadiyah, pemerintah, dan komunitas disabilitas.*
