Kolase.id – Upaya retaliasi terhadap para ahli dalam perkara lingkungan hidup kembali terjadi. Ini bukan pertama kalinya para ahli lingkungan hidup menghadapi upaya pembungkaman.
Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis kembali digugat. Kali ini, mereka digugat secara perdata oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) karena keterangannya dalam perkara kebakaran lahan tahun 2018.
PT KLM menuding bahwa keterangan Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis sebagai ahli yang dihadirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat PT KLM dihukum untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan atas kebakaran yang terjadi.
Kini, mereka menggugat Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) serta meminta ganti kerugian materil dari keduanya secara tanggung renteng senilai Rp273.984.257.122,00 dan ganti kerugian imateril sebesar Rp90.683.577.431,00.
Gugatan ini adalah bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang nyata. Tindakan Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis merupakan bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga tidak dapat digugat secara perdata.
Berdasarkan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”
Pasal 48 ayat (3) huruf c PERMA No. 1/2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menegaskan bahwa salah satu bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah, “Penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan.”
Mengingat penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan merupakan bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang dilindungi, maka gugatan perdata terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis harus dicabut. Apabila tetap dilanjutkan, mengacu pada PERMA No. 1/2023, Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjatuhkan putusan sela berupa gugatan tidak dapat diterima.
Gugatan PT KLM terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis merupakan upaya pelemahan partisipasi publik dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Perbedaan pendapat antara ahli dalam suatu perkara merupakan suatu hal yang wajar. Namun, perbedaan pendapat antara ahli dalam suatu perkara bukan sesuatu yang patut direspons dengan gugatan perdata.
