Kolase.id – Ketika pemerintah menetapkan kawasan sebagai taman nasional atau cagar alam untuk melindungi spesies, tujuannya jelas: mencegah kepunahan dan melestarikan keanekaragaman hayati.
Namun, di lapangan, terjadi paradoks yang jarang dibicarakan. Masyarakat Adat yang selama ratusan tahun berhasil menjaga wilayah tersebut justru kehilangan akses. Pengetahuan mereka pun perlahan menghilang.
“Bahkan dalam bentuk konservasi sekali pun, krisis biokultural bisa terjadi,” kata Cindy Julianty, Koordinator Eksekutif Working Group ICCAs Indonesia (WGII).
Kasus di Kelimutu, Nusa Tenggara Timur, menggambarkan paradoks ini dengan jelas. Komunitas Adat Kelimutu telah menjaga wilayah mereka selama berabad-abad.
Ketika kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional atau kawasan konservasi, akses mereka terhadap jenis kayu endemik menjadi terbatas.
“Padahal, hanya kayu-kayu tertentu yang bisa digunakan untuk membangun rumah adat mereka,” ujar Cindy.
Ketika akses terputus, sambungnya, generasi muda tidak lagi belajar cara memilih kayu yang tepat, cara membangun dengan metode tradisional. Pengetahuan itu akhirnya perlahan menghilang.
Pengalaman serupa dialami masyarakat di Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Ketika hutan inti atau hutan keramat tercakup dalam kawasan taman nasional, masyarakat kehilangan akses untuk mengambil obat tradisional.
Tanaman-tanaman yang selama ratusan tahun digunakan sebagai obat, tidak lagi dapat diakses, dan pengetahuan tentang khasiat dan cara menggunakannya menghilang bersama generasi yang lebih tua.
Regenerasi pengetahuan yang terputus
WGII menilai, warisan biokultural tidak hanya berbicara tentang spesies, hutan, atau bentang alam, tetapi juga hubungan antara manusia dan alam yang diwujudkan melalui bahasa, praktik, spiritualitas, dan sistem pengetahuan yang hidup dalam keseharian Masyarakat Adat.
“Biokultural ini lebih rentan hilang daripada biodiversitas. Karena, yang terancam hilang bukan hanya spesies atau hutan, melainkan seluruh relasi yang membuat spesies, hutan, manusia, bahasa, ritual, dan pengetahuan tersebut saling terhubung,” kata Cindy.
Menurut dia, dalam kehidupan Masyarakat Adat, hubungan dengan alam terlihat melalui tata kelola, aturan, dan sistem yang dibangun untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan pada porsinya.
Di berbagai komunitas adat di Indonesia, praktik tersebut lahir dari proses observasi yang panjang, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan bentang alamnya.
Di Masyarakat Adat Kasepuhan, misalnya, dikenal konsep leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan yang memiliki fungsi berbeda, mulai dari kawasan yang bersifat sakral dan menjadi sumber mata air, kawasan yang menjaga tanaman penting dan obat tradisional, hingga wilayah yang dapat dimanfaatkan secara terbatas dan diatur melalui mekanisme adat.
Menurut Cindy, salah satu bentuk krisis biokultural yang dihadapi saat ini adalah terputusnya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda.
“Salah satu bentuk krisis biokultural hari ini adalah matinya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda. Warisan biokultural bukan konsep abstrak. Kita perlu mengembalikan perspektif pengelolaan sumber daya alam berdasarkan praktik yang sudah lama hidup dalam keseharian Masyarakat Adat,” ujarnya.
Sejalan dengan fokus Konferensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati (CBD COP17) di Armenia pada Oktober tahun ini, dalam mempercepat tindakan nyata untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati hingga 2030.
WGII berhasil mendokumentasikan lebih dari satu juta hektare wilayah ICCAs (Indigenous Peoples and Local Community Conserved Territories and Areas). Ini adalah wilayah yang dijaga, dilindungi, dan dikelola oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal berbasis kearifan lokal dan pengetahuan tradisional sebagai warisan biokultural.
Karena itu, tantangan konservasi hari ini bukan hanya mencegah hilangnya hutan dan spesies, melainkan juga memastikan cara-cara hidup bersama alam yang diwariskan lintas generasi tidak ikut punah.*
