Kolase.id – Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, sebuah diskusi krusial berlangsung di penghujung November 2025. Puluhan jurnalis dari berbagai penjuru nusantara berkumpul. Bukan sekadar mendengarkan ceramah, tetapi mempertajam pena dan logika dalam menelusuri salah satu isu paling mendesak abad ini: ke mana uang mengalir dalam transisi energi Indonesia?
Diselenggarakan secara kolaboratif oleh Ekuatorial.com, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), dan Responsibank, dengan dukungan Yayasan Cerah dan Fair Finance Asia, workshop bertajuk “Reportase Keuangan Berkelanjutan dan Transisi Energi di Indonesia” ini menjadi kawah candradimuka bagi para pewarta. Tujuannya, membekali jurnalis dengan kemampuan investigasi untuk memantau akuntabilitas lembaga keuangan di balik proyek-proyek energi dan industri ekstraktif.
Di balik kilau nikel dan janji hijau
Suasana ruangan menghangat ketika Dwi Rahayu Ningrum dari The PRAKARSA naik ke panggung. Ia tidak membawa kabar gembira tentang hilirisasi yang sering digembar-gemborkan, melainkan menyingkap sisi gelap dari industri nikel—komponen primadona baterai kendaraan listrik.
“Negara wajib memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil. Penggunaan royalti nikel tidak boleh hanya untuk mensubsidi industri, tetapi harus diprioritaskan untuk memulihkan kerugian ekonomi warga,” tegas Dwi dalam presentasinya, Minggu (30/11/2025).
Ia memaparkan bagaimana dekarbonisasi industri nikel seringkali melupakan prinsip berkeadilan. Kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan penyandang disabilitas seringkali menjadi pihak yang menanggung beban terbesar namun minim suara. Dwi menekankan pentingnya Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) untuk menjamin proyek nikel menghormati hak komunitas lokal.
Melengkapi perspektif makro, Rani Septyarini dari CELIOS membedah peta jalan transisi energi Indonesia. Ia menyoroti konsep keuangan berkelanjutan yang seharusnya menjadi “darah” bagi pembangunan yang tidak merusak masa depan.
“Uang tetap bekerja seperti biasa, tetapi diarahkan ke hal-hal yang tidak merusak masa depan,” ujar Rani menyederhanakan definisi rumit keuangan berkelanjutan. Ia memperkenalkan instrumen seperti Green Bonds dan Sustainability-Linked Loans, namun juga mengingatkan para jurnalis untuk kritis: apakah label “hijau” ini benar-benar berdampak, atau sekadar greenwashing?
“Follow The Money” senjata baru jurnalis
Sesi menjadi semakin teknis dan menantang ketika Zakki Amali, Research Manager di Trend Asia yang membagikan “kotak perkakas” investigasinya. Dalam sesinya tentang Follow The Money, Zakki mengajak peserta menelusuri struktur perusahaan dan rantai pasok yang seringkali sengaja dibuat rumit.
“Siapa pelanggan atau pembeli utama? Apa ada kontrak besar jangka panjang? Lebih banyak uang yang terlibat, berarti lebih banyak leverage untuk advokasi,” papar Zakki. Ia mendemonstrasikan cara membedah aktor pembiayaan—mulai dari Bank Pembangunan (DFI), Bank Komersial, hingga Dana Kekayaan Negara (SWF)—dan bagaimana menggunakan teknik Google Dorking serta penelusuran dokumen bursa efek untuk menemukan hubungan tersembunyi antara korporasi perusak lingkungan dan penyokong dananya.
Tak kalah tajam, Linda Rosalina dari TuK Indonesia membawa studi kasus konkret: menggugat tanggung jawab perbankan. Dengan lantang, Linda menyatakan bahwa “netral adalah mitos,” mengajak jurnalis untuk berpihak pada data dan realitas kerusakan lingkungan.
“Bank di Indonesia, utamanya Bank BUMN, menjadi kreditor terbesar dalam memfasilitasi kerusakan lingkungan. Ironinya, keuntungan dari kerusakan itu justru kembali ke pemegang saham di negeri asalnya, bukan di Indonesia,” ungkap Linda, menyoroti kasus pembiayaan yang mengalir ke perusahaan-perusahaan yang disorot karena masalah lingkungan.
Suara dari lapangan
Bagi para jurnalis yang hadir, materi-materi ini bukan sekadar teori, melainkan jawaban atas teka-teki yang mereka temukan di lapangan.
Rabul Sawal, jurnalis dari Halmahera Timur, wilayah yang menjadi episentrum pertambangan nikel, merasa mendapatkan amunisi baru.
“Materi dari Mbak Dwi tentang dampak industri nikel benar-benar ‘menampar’ realitas kami di Halmahera. Selama ini kami melihat lubang tambang dan sungai yang keruh, tapi workshop ini memberi kami kacamata baru untuk melihat siapa sebenarnya yang membiayai kerusakan di halaman rumah kami. Isu keadilan gender dan hak masyarakat adat yang dibahas sangat relevan,” ungkapnya.
Sementara itu, Rosniawanti Fikry dari BentaraTimur.ID yang berbasis di Sulawesi Tenggara dan kerap meliput isu-isu di kawasan Indonesia Timur, menyoroti pentingnya metodologi riset keuangan.
“Tantangan terbesar meliput di wilayah timur adalah data yang tertutup. Sesi ‘Follow The Money’ dan pemetaan aktor pembiayaan dari Mas Zakki sangat membuka wawasan. Kini saya tahu bahwa di balik satu perusahaan sawit atau tambang yang berkonflik dengan warga, ada jejaring lembaga keuangan yang juga harus dimintai pertanggungjawaban,” tutur Ros.
Di sisi lain, Hendra dari Bangka Pos, yang sehari-hari bergulat dengan isu pertambangan timah dan transisi energi di Kepulauan Bangka Belitung, merasa materi kebijakan keuangan sangat membantu.
“Transisi energi seringkali hanya terdengar sebagai jargon elit di Jakarta. Namun penjelasan Mbak Rani dan Mbak Linda tentang taksonomi hijau dan tanggung jawab perbankan membuat saya paham bagaimana mendudukkan isu lokal kami dalam konteks kebijakan nasional. Ini bekal penting untuk membuat liputan yang lebih berdampak,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pangkalpinang ini.
Di sisi lain, Octa Haerawati Nur Fauziah dari sukabumiupdate.com menyoroti relevansi isu ini bagi wilayah Jawa Barat yang kaya akan potensi energi terbarukan namun rawan konflik lahan.
“Sukabumi memiliki banyak potensi proyek energi hijau, mulai dari panas bumi hingga mikrohidro. Workshop ini membuka wawasan saya bahwa meliput transisi energi tidak cukup hanya melihat fisiknya, tetapi harus menelusuri aliran dananya. Apakah investasi hijau ini benar-benar menyejahterakan warga lokal atau justru meminggirkan mereka? Bekal ‘follow the money’ hari ini sangat krusial untuk menjawab itu,” ujar Octa antusias.
Sementara itu, CEO Ekuatorial.com, Asep Saefullah, menegaskan bahwa pertemuan ini memiliki misi yang jauh lebih besar dari sekadar pelatihan teknis.
“Ini bukan sekadar workshop, melainkan sebuah ruang belajar bersama dan ruang kolaborasi antar jurnalis untuk membedah transisi energi dari aspek keuangan,” ujar Asep di hadapan para peserta.
Ia menekankan bahwa output dari kegiatan ini adalah aksi nyata. “Setelah workshop ini, 20 jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia akan berkolaborasi melakukan reportase mendalam dengan bekal fenomena dan kasus dari daerah masing-masing. Sehingga, kita punya gambaran utuh tentang bagaimana sektor keuangan memasuki sektor transisi energi di berbagai wilayah, serta dampaknya bagi masyarakat dan perempuan di berbagai daerah,” tambahnya.
Workshop dua hari yang berlasung pada 29-30 November 2025 ini ditutup dengan semangat baru. Para jurnalis pulang tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan jejaring kolaborasi yang kuat. Di tangan mereka, isu keuangan berkelanjutan bukan lagi sekadar angka di laporan tahunan bank, melainkan cerita tentang nasib manusia dan alam yang harus dijaga.*
