Kolase.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar menyoroti komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait kebijakan nuklir. Lembaga ini bahkan pesimistis dengan komitmen pasangan calon terkait penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan bila mencermati rumusan visi-misi paslon capres yang diterima KPU, tidak satu pun kandidat yang tegas menyebutkan positioning soal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
“Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu dari dua provinsi selain Bangka Belitung yang menjadi target pembangunan tapak energi berbahaya tersebut,” kata Hendrikus Adam di Pontianak, Sabtu (20/1/2024).
Terkait topik soal energi, sebut pria yang akrab disapa Adam ini, salah satu pasangan kandidat di poin pertama misinya menyebut ketahanan energi saja. Namun demikian, tidak menegaskan secara pasti mengenai sikapnya yang tegas menolak PLTN sebagai sumber energi listrik yang mengerikan.
“Kendati ada harapan pada terminologi keadilan ekologis yang digunakan sebagaimana poin ketiga pada salah satu misi paslon, tetapi masih belum bisa jadi ketetapan komitmen terkait penolakan sumber energi berbahan uranium tersebut,” ucapnya.
Adam mengatakan, istilah penyelarasan hidup yang harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya pada misi kedelapan paslon lainnya, juga masih sangat tidak tegas. Hal serupa soal sikap terhadap PLTN pada poin misi keenam paslon berikutnya.
Jangankan soal PLTN, kata Adam, memastikan kalimat mengoptimalkan energi terbarukan juga pada visi-misi ketiganya tidak dengan tegas disampaikan. “Dengan demikian, kami pesimistis dengan komitmen paslon capres/wapres punya sikap tegas untuk tidak mendirikan PLTN di Indonesia.”
Bahkan disebutnya draft struktur tim percepatan pembangunan PLTN yakni Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) yang mendaulat Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bertindak sebagai ketua tim, semakin menegaskan niat para promotor PLTN unruk memuluskan agendanya melalui siapapun paslon capres terpilih.
Melalui debat yang akan dilangsungkan besok (21/1/2024), Adam berharap sikap tegas yang bukan sekadar “omon-omon” terkait komitmen serius paslon untuk mengoptimalkan energi terbarukan dan tidak memaksakan pendirian PLTN di Indoneaia, termasuk di Kalbar diungkap secara lugas.
Pememerataan energi listrik, lanjut Adam, mestinya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang ada dan tersebar pada sejumlah wilayah.
“Pendirian PLTN bukan solusi untuk pemeratan energi dan kedaulatan bagi rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Memastikan sumber energi bersih, aman, ramah, adil, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan diharapkan menjadi pilihan prioritas bagi para paslon capres,” pinta Adam.
Adam menilai, cukup sudah bencana tragis kemanusiaan dan lingkungan hidup akibat kecelakaan reaktor nuklir (PLTN) yang terjadi di sejumlah negara lain. “Jauhkan rakyat Indonesia dari potensi risiko bencana terpapar radiasi nuklir dari kecelakaan reaktor di masa depan dengan tidak mendirikan PLTN di Kalbar dan di Indonesia,” kuncinya.*
